Sebanyak 512 Pejabat eselon 4 dan 3 di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ikut dalam gerbong mutasi yang digelar di akhir tahun 2016. Pelantikan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas dan pelaksana di Pemkot Mojokerto ini digelar di GOR Seni Majapahit usai salat Jumat, (30/12/2016). "Mutasi iIni merupakan amanat PP 18 tahun 2016 tentang SOTK (struktur organisasi tata kerja). Karena ada perubahan struktur organisasi di Pemkot, maka kami punya kewajiban mengisi personalia yang sudah kami tetapkan melalui perda maupun perwali," kata Walikota Mas'ud. Mas'ud menjelaskan, mutasi pejabat dilakukan sekaligus untuk mengisi beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah dirombak. Diantaranya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disnakertrans diubah menjadi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dihapus lantaran Kota Mojokerto tak tak mempunyai desa. Dishubkominfo dipisah menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dipisah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pemukiman Prasarana dan Wilayah, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dimerger dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Selain itu, beberapa SKPD dinaikkan eselonnya. Seperti Satpol PP menjadi Dinas Satpol PP, Kantor Arsip dan Perpustakaan menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu. Asisten Setda yang selama ini hanya dua, ditambah bidang Administrasi dan Kesra. Sementara staf ahli dari empat menjadi tiga dengan menghapus Bidang Pembangunan. "SKPD baru karena kita tak punya anggaran untuk lelang jabatan di 2016, maka dilakukan di tahun 2017, maka kami kosongkan, kami Plt. Termasuk instansi yang naik eselon," terangnya. Dengan perombakan struktur organisasi Pemkot Mojokerto ini, Mas'ud berharap tahun 2017 nanti akan mencapai panca sukses yaitu sukses pelayanan publik, infrastruktur, Kamtibmas, Adipura, dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan dari audit BPK. (Rr - Humas)