Rangkaian acara peringatan bulan pelayanan KB dalam rangka TNI Manunggal KB – Kes tahun 2015 ditutup Walikota Mas’ud Yunus Rabu (2/12). Bertempat di Pendopo Asrama Korem Cikaran Kota Mojokerto, puncak peringatan ini juga dihadiri Kasdim 0815 CPYJ, kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan KBPP, kepala rumah sakit, Wakil Ketua TP PKK Kota Mojokerto, camat dan lurah se-Kota Mojokerto.

                Pelaksanaan kegiatan bulan pelayanan KB tersebar di masing-masing kelurahan sejak bulan September. Di Kecamatan Magersari pelayanan KB dipusatkan di puskesmas Wates pada 17 November. Sedangkan di Kecamatan Prajuritkulon dipusatkan di Rumah Sakit DKT pada 19 November 2015.

                Hasil pelayanan KB untuk akseptor KB baru yang telah dilayani sebanyak 420 akseptor. Palayanan ini jauh di atas target semula sebesar 320 akseptor.  Antara lain pelayanan KB dengan kontrasepsi IUD, kontrasepsi implan, kontrasepsi MOW, kontrasepsi MOP, kontrasepsi suntik, kontrasepsi pil dan kontrasepsi kondom. Ada pula akseptor ganti cara yang telah dilayani yaitu dari suntik ke IUD dan dari suntik ke implan.

                Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus dalam sambutannya mengatakan bahwa berkenaan dengan program keluarga berencana tidak lepas dari sektor kepandudukan. Kota Mojokerto yang hanya mencapai 16,46 km persegi, tetapi manusianya terus bertambah. Sehingga Kota Mojokerto menjadi kota terpadat nomor tiga di Jawa Timur setelah Kota Surabaya dan Kota Malang. 

                 “Padatnya penduduk ini membawa konsekuensi. Pertama adalah masalah lingkungan. Kedua adalah penyediaan sarana prasarana fasilitas pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Disamping itu tidak ada artinya kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi kita tidak bisa mengendalikan pertumbuhan penduduk,” terang Walikota.

                Menurut Walikota, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tujuannya hanya satu yaitu mensejahterakan masyarakat. Terkait dengan itulah maka harus ada keseimbangan antara upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

                Karena itu, Keluarga Berencana harus memiliki langkah konkrit. Yaitu melakukan upaya untuk menunda usia perkawinan. Dengan adanya program wajib belajar 12 tahun, setiap warga Kota Mojokerto harus menyekolahkan anaknya hingga tingkat SMA. “Alhamdulillah rata-rata usia perkawinan di Kota Mojokerto ini sudah mencapai 21 tahun,” tuturnya.

                Walikota menuturkan bahwa harus ada upaya untuk mengatur jarak kelahiran, agar bisa menjamin kesehatan dari ibu dan anak. “Lebih lebih di Kota Mojokerto banyak program gratis. KTP gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, raskin gratis. Jangan mumpung ada banyak program gratis lalu bikin anak terus. Kualitas hidup itu yang penting. Keluarga Berencana harus terus ditingkatkan untuk generasi yang berkualitas,” seru Walikota. (kha, Rr - Humas)