Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kota Mojokerto Dikukuhkan Walikota
- Post by humas on 27 March 2014
Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus, Kamis (27/3), mengukuhkan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Kota Mojokerto, pada kegiatan rapat kerja daerah yang diselenggarakan Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kota Mojokerto, di Astoria Convention Hall.
Rakerda ini digelar KB PP Kota Mojokerto sebagai pemantapan pelaksanaan program KKB tahun 2014 menuju akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menyongsong Pasca MDGs 2015, sedangkan pengukuhan ini sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Daerah Propinsi Jatim Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia.
Berbicara masalah Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan keluarga, kata Walikota, ini tidak lepas dari masalah kependudukan. Masalah kependudukan di kota Mojokerto merupakan isu strategis yang harus ditangani dengan serius. Kota Mojokerto merupakan kota terpadat ketiga di Jawa Timur. Jumlah penduduk ini membawa konsekuensi yang luar biasa, seperti permasalahan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, dan kepadatan rumah yang dapat menimbulkan masalah lingkungan.
Menurut Mas’ud, untuk mengatasi kependudukan adalah dengan pengendalian kependudukan yaitu dengan keluarga berencana, dua anak cukup, laki-laki atau perempuan. “Program KB di kota Mojokerto ini harus sukses. Dalam menekan angka kelahiran harus ada upaya yaitu menunda usia perkawinan. Rata-rata usia perkawinan di kota Mojokerto 21 tahun, berarti ini cukup berhasil. Kemudian menunda kehamilan supaya lebih siap dan memberi kesempatan untuk bekerja, ini butuh motivasi dan perlu disosialisasikan dalam kegiatan,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan Walikota, orientasi menunda usia perkawinan dan kehamilan ini dilakukan bukan karena takut tidak bisa memberi makan, tapi ingin meningkatkan kualitas penduduk atau Sumber Daya Manusia.” Jangan sampai kita memiliki keturunan yang lemah fisik, mental, pengetahuan, dan iman,” katanya.
Adanya rakerda ini, Walikota berharap bisa merumuskan program kerja yang inovatif khususnya di bidang pengendalian kependudukan, seperti KB, menunda usia perkawinan, menunda anak pertama, meningkatkan peserta akseptor KB. “Dorong bapak-bapak untuk ikut KB”, kata Mas’ud.
Sementara itu, Kepala KBPP Kota Mojokerto Enny Rahmawati mengatakan tujuan rakerda ini untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait guna mendukung program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di kota Mojokerto. “Selain itu untuk mencapai kesamaan pemahaman dalam program tersebut. Sebagai Narasumber dari BKKBN Propinsi Jatim, BPJS, dengan peserta sebanyak 150 orang terdiri dari kecamatan, kelurahan, PPKBD, BKB, BLKB, Bidan, TP PKK, Kepala Puskesmas, ormas, dan organisasi profesi lain,” paparnya.
Dalam rangka mendukung program KBPP, Enny mengatakan pihaknya telah melakukan sinergi dengan menjalin kemitraan dengan berbahai pihak, seperti dengan Dinkes, TNI Polisi , PKK, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, serta sektor terkait lain. (Rr - Humas)