blog-image

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 456 yang dibuka oleh Walikota Mojokerto Abdul Gani Soehartono, di Pendopo Graha Praja Wijaya, Selasa (8/6). 
 
Peserta diklat merupakan PNS dan pejabat struktural di lingkungan Pemkot Mojokerto sejumlah 40 orang terdiri dari 37 pejabat eselon IV, 3 orang pejabat eselon V. Dalam pembukaan diklat ini juga dihadiri Wawali, Sekdakot, Kepala Bidang Diklat Fungsional Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, dan Kepala SKPD se kota Mojokerto.
 
Sekretaris BKD, Anis Mindarti, mengatakan tujuan diklat ini untuk membentuk kepribadian, sikap, memberikan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan kepemimpinan, dalam memberi bimbingan dalam pekerjaan, pengelolaan kegiatan, serta kemampuan melaksanakan program secara tertib dan efisien, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan menyamakan visi, dinamika, pola pikir dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. “Diklat juga diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan,” paparnya.
 
Lebih lanjut dikatakan, metode pengajaran dalam diklat ini berupa ceramah, diskusi, Tanya jawab, dinamika kelompok, outbond, observasi lapangan, PKL, ujian/evaluasi, seminar dan presentasi. “Tempat pelaksanaan Diklatpim ini yaitu di Gedung Diklat Kota Mojokerto Jalan Raya By Pass. Diklat ini akan berlangsung selama 30 hari mulai 22 April-28 Mei 2013, dan selama pendidikan peserta diasramakan,” jelasnya.
 
Kepala Bidang Diklat Fungsional Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, Endang Diah Tri Wahyuningsih, yang membacakan sambutan Kaban Diklat Propinsi Jatim, mengatakan untuk mewujudkan good governance diperlukan strategi dalam penataan birokrasi, sedangkan pembinaan SDM aparatur perlu mengacu pada standar kompetensi. “Mulai hari ini peserta akan memasuki komunitas belajar dengan peserta dari SKPD lain dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kepemimpinan. Bagi yang sudah menjabat, ini bukan hanya syarat administratif saja, tapi pengalaman praktis yang menjadi modal untuk pembelajaran lebih lanjut. Bagi yang akan menjabat, diklat ini merupakan sarana tepat untuk mempersiapkan, dan mengukur tentang kapasitas dalam mengemban tugas struktural,” paparnya.
 
Sementara itu Walikota dalam sambutannya mengatakan diklatpim merupakan ajang untuk pengembangan PNS yang profesional, dan pendayagunaan aparatur untuk mendukung pelaksanan tugasnya. 
 
Walikota mengatakan, “seharusnya PNS didik dulu baru duduk, tapi selama saya menjabat, PNS duduk dulu baru didik, dengan maksud agar tidak ada kecemburuan. Karena biasanya kalau sudah didiklat maka mengharap untuk dipromosikan, sehingga kurang bersemangat,” katanya.
 
Walikota berharap setelah diklat ini peserta harus lebih profesional, punya komitmen, dan bisa memberi contoh baik bagi yang lain. “Yang sudah didiklat harus lebih dari yang belum didiklat. Begitupun perilaku dan kinerjanya harus lebih dari anak buahnya,  staf biasa, atau yang belum dipromosikan. Jangan sampai kerjanya klewas-klewes. Promosi jabatan itu tanpa bayar, Walikota tidak menarik biaya, kalau ada yang membayar untuk promosi berarti salah,” tuturnya.
 
Usai memberikan sambutan, Walikota menyematkan tanda peserta secara simbolis pembukaan Diklatpim IV. (Rr - Humas)