Kota Mojokerto, Kamis (15/3)
    Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012, telah menimbulkan reaksi negatif di sejumlah daerah. Aksi penolakan berupa demonstrasi yang dilakukan oleh perwakilan elemen masyarakat dan mahasiswa, tidak jarang berujung pada kericuhan. Guna mengantisipasi dampak negatif kenaikan harga BBM, pada Kamis (15/3), telah dilangsungkan video conference antara Gubernur Jawa Timur dan jajaran Forpimda Jawa Timur dengan seluruh Bupati/Walikota dan jajaran Forpimda di masing – masing Kabupaten / Kota di Jawa Timur. 
     Di kota Mojokerto, pelaksanaan video conference bertempat di kantor Polres Mojokerto Kota, yang dihadiri oleh Walikota Mojokerto, Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM beserta jajarannya, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Mulyadi SH, Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Iwan Kurniawan beserta jajarannya, Dandim 0815 Mojokerto, Letnan Kolonel Czi Heriyana Susanto, serta dari Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Kasi Pidsus, Edwin Ignatius Beslar. Melalui video conference tersebut, masing – masing perwakilan dari Forpimda Jawa Timur memberikan instruksi dan himbauan kepada Forpimda Kabupaten / Kota, berkaitan dengan langkah - langkah antisipasi kenaikan harga BBM. 
   Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo, yang didampingi oleh  Ketua DPRD Jawa Timur, Imam Sunardhi, Kapolda Jatim, Irjen Pol Hadiatmoko, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Murdjito, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Palty Simanjuntak, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM merupakan hal yang tak terelakkan, “ Harga di pasar minyak dunia juga semakin melambung, jika tidak dinaikkan negara bisa bangkrut ”. Soekarwo juga menambahkan bahwa harga minyak yang rendah, mengakibatkan BBM dari Indonesia rawan untuk diselundupkan. Disamping itu, pemerintah tengah menggodok kebijakan, sehingga untuk angkutan umum dapat menerima kompensasi kenaikan harga BBM, misalnya dengan pengurangan biaya retribusi.
    Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim memberikan intruksi agar Polres Kabupaten / Kota di wilayah Jawa Timur bisa mengambil langkah-langkah pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan BBM di masyarakat, antara lain dengan mengamankan jalur distribusi BBM, melarang mobil industri memakai BBM bersubsidi, serta melakukan pengawasan terhadap SPBU dan agen distribusi. Berkaitan dengan demonstrasi yang berpotensi anarkis, Kapolda meminta Polres dapat mempersiapkan cadangan pasukan yang cukup dan menyiapkan tenaga ahli terpadu.
    Instruksi dan himbauan juga disampaikan oleh jajaran Forpimda Jawa Timur yang lain  kepada Forpimda Kabupaten / Kota, yang pada intinya berkaitan dengan upaya mendukung dan mengamankan kebijakan pemerintah berkaitan dengan kenaikan harga BBM.
    Usai video conference, Walikota Mojokerta, jajaran Forpimda menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Pasar Tanjung Anyar di Kota Mojokerto. " Hasil sidak hari ini, masih lancar dan aman, tidak ditemukan adanya penimbunan BBM. Di Pasar Tanjung Anyar, belum ada kenaikan harga kebutuhan bahan pokok.," jelas Walikota. (Riv)