Untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan dan menindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan program Jamkesmasda di kota Mojokerto, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mojokerto menggelar evaluasi yang bertempat di ruang Nusantara Pemkot, Rabu (28/12).

Hadir dalam evaluasi ini Wawali Drs. H. Mas’ud Yunus, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Nur Aida Rahayuningsih, Kepala Dinkes dra. CH. Indah Wahyu W, Apt, M.Si, Kepala PT. Askes Cabang Utama Surabaya dr. Kisworo, MMRS, AAAK, Wakil Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dr. Sugeng, Sp.U, Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan Drs. Judi Setiyanto, Kepala SKPD terkait, Camat dan Lurah se kota Mojokerto.

Wawali melihat pasien di Rumah Sakit atau Puskesmas ada peningkatan jumlah signifikan, atau sebesar 29%. “Yang perlu ditanyakan, adalah jumlah angka kesakitan memang semakin meningkat ataukah karena kepercayaan masyarakat untuk berobat di RS atau Puskesmas yang meningkat,” katanya.

Menurut data BPS, Wawali mengatakan kasus tertinggi di kota Mojokerto adalah hipertensi, yaitu sejumlah 22 %. “Ini juga disebabkan karena pola pikiran atau pola makan, kita belum tahu pasti,” katanya.

Sementara itu isu strategis sehubungan dengan pelayanan kesehatan, kata Wawali, yaitu tentang peningkatan mutu layanan dengan indikator kepuasan masyarakat. “Kemudian apakah layanan tersebut bisa diakses oleh masyarakat, tanpa membeda-bedakan,” katanya.

Bicara tentang masalah kepesertaan, validasi data juga harus dilakukan. “Cara menyampaikan informasi kepada masyarakat juga harus lengkap, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti yang sering ditanyakan oleh warga, yaitu tentang pelayanan yang termasuk gratis atau dipungut biaya,” katanya.

Kepala Dinkes, dr Cristiana Indah Wahyu, Apt. melaporkan jumlah penduduk kota sebanyak 120.271 orang. Jumlah Jamkesmas 17.912 jiwa, jumlah Jamkesda 6.494 jiwa, jumlah jamkesmasda 13.506 jiwa, jumlah cadangan 2.900 jiwa. Sedangkan hasil validasi 1.200 jiwa, SPM 157 kasus dan emergensi 468 kasus. 

Masalah kesehatan masyarakat miskin (maskin) yang masih dihadapi oleh pihaknya, kata Kepala Dinkes yaitu masih banyak maskin belum masuk daftar kepesertaan yang ditetapkan Walikota. “Untuk selanjutnya, saya berharap melalui evaluasi ini bisa ditentukan apakah memakai data Dinkes atau data Bappeko, karena ada perbedaan, dan tidak sama dengan yang sakit,” katanya.

Sedangkan pemasalahan Jamkesmasda disampaikan oleh Wakil Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo dr. Sugeng, Sp.U, yaitu masih ada masyarakat yang datang ke RSU tidak membawa kartu Jamkesmasda tapi tetap melayani pasien dengan melakukan koordinasi dengan Dinkes untuk dilakukan validasi. “Selain itu, pasien sudah dirawat, tapi masih belum bisa menunjukkan kartu Jamkesmasda sebelum masuk ruang perawatan sebagai pasien umum,” katanya.

Sementara itu Kepala PT. Askes Cabang Utama Surabaya dr. Kisworo, MMRS, AAAK, menyampaikan pihaknya siap untuk rencana Jamkesmasda tahun 2012. “Sehubungan dengan menggunakan data Dinkes atau Bappeko, dirinya menyatakan akan siap, namun masalahnya adalah penarikan kartu peserta, apabila peserta tidak termasuk dalam SK Walikota tahun 2012. Disitulah biasanya warga sulit untuk menerima,” katanya. (Rr - Humas)