Wawali Drs. H. Mas’ud Yunus, secara simbolis menyerahkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mojokerto, Selasa (27/12). DIPA diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di lingkup KPPN Mojokerto, sedangkan secara simbolis diserahkan kepada Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto Akhiyar, S.Ag, MM di hadapan Kepala KPPN Mojokerto dan Kuasa Pengguna Anggaran di kota dan kabupaten Mojokerto, serta Jombang.

Kepala KPPN Mojokerto, Irfan Huzairin, mengatakan realisasi anggaran untuk belanja barang sebesar 72 %, sedangkan untuk belanja modal 16 %. Hal ini disayangkan olehnya, karena ini tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Kami akan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan prosentase realisasi anggaran di tahun 2012 nanti, diantaranya koordinasi dengan Satker, monitoring dan kerja sama, serta dapat mengetahui kendala atau masalah yang dihadapi,” katanya.

Lebih lanjut diharapkan agar Satker lebih terbuka kepada pihaknya. “Jika ada masalah sampaikan, karena di KPPN telah tersedia berbagai fasilitas seperti kotak saran, dan Customer Service, agar penyerapan anggaran tidak rendah lagi,” katanya.
Sementara itu Wawali dalam sambutannya mengatakan uang DIPA adalah uang rakyat, uang rakyat adalah uang Tuhan. “Oleh karenanya itu adalah amanah, yang harus dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat,” katanya.

Menurutnya dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, akan terjadi perluasan lepangan kerja, sehingga pendapatan masyarakat meningkat, dan dapat mengurangi angka kemiskinan. “Saya mengapresiasi langkah KPPN untuk melakukan koordinasi dan monitoring agar uang negara ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” katanya.

Dijelaskan Wawali, sekarang propinsi Jatim menempati nomor 2 dalam hal pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya Jatim menempati nomor 3, setelah DKI Jakarta, dan Jateng, sekarang menggeser kedudukan propinsi Jateng. “Karena tugas negara adalah mensejahterakan masyarakat,” tambahnya. (Rr - Humas)