Tim Penilai Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Nasional dari Direktorat Jendral Perhubungan Darat memaparkan hasil verifikasi penilaian lapangan yang disambut Walikota Mojokerto Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM di Pendopo Graha Praja Wijaya, Selasa (15/11) tepatnya pukul 14.00 WIB.

Tim ini datang ke kota Mojokerto sejak Senin sore dan diterima di rumah dinas Walikota Jalan Hayam Wuruk. Selanjutnya tim langsung melihat dan menilai kondisi yang ada lapangan terkait bidang lalu lintas dan angkutan.

Pada pertemuan di Pendopo Pemkot tersebut, Tim Penilai yang diketuai oleh Ir. Jamal Sebastian, MT menyampaikan penilaian diantaranya tentang fasilitas terminal Kertajaya milik Pemkot Mojokerto. Dari pengamatannya, fasilitas toilet umum di kawasan terminal ini masih dikomersilkan. “Untuk satu kali masuk, pengunjung harus membayar sebesar Rp. 1.000. Semestinya ini digratiskan, karena berkaitan dengan pelayanan umum yang harus diberikan oleh pemerintah setempat,” katanya.

Dalam pemaparan penilaian di hadapan Walikota, Forpimda, Camat, Lurah dan undangan yang hadir, tim juga menampilkan foto kotak amal yang bertuliskan Rp. 1.000,-. “Untuk bangunan toiletnya, kami rasa sudah bagus, tapi karena ini bangunan pemerintah kotak uang itu harusnya tidak ada,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bangunan atau gedung pemerintah memang tidak seharusnya ada pungutan, termasuk toilet. Sebab, untuk perawatan dan pengelolaan terminal selama ini sudah dianggarkan perawatan terminal. “Untuk meja informasi, kami rasa kurang strategis, jadi mungkin harus ditempatkan di tengah atau yang lebih strategis,” katanya.

Namun demikian, penilai juga memberikan poin bagus yaitu 100 untuk jalur keberangkatan dan kedatangan penumpang, adanya ruang tunggu, dan tidak adanya PKL. “Kesigapan dan keseragaman tugas di terminal juga kami nilai bagus, dan kami lihat tidak ada calo di sekitarnya, kondisi fisik rambu dan marka di sekitarnya juga bagus” katanya.

Selain itu, tim juga menemukan kebijakan parkir berlangganan dan konvensional yang kurang sesuai. Di jalan protokol, tidak dipasang papan tarif parkir bagi kendaraan konvensional. Setelah menggali dari beberapa sumber, tarif kendaraan luar kota roda 2 Rp. 500,- dan roda 4 Rp. 1000,-. Disini tim memberi nilai  nilai merah atau nol.
Sementara untuk beberapa bidang lalu lintas, penilai menilai pendirian halte mendapat nilai 53 karena kawasan kota penempatannya masih kurang. Idealnya menurut tim dalam radius 200-500 meter ada halte. “Untuk ketaatan lalin, roda dua nilainya 93, karena masih ada yang tidak mengenakan helm khususnya anak sekolah, yang memakai hanya ibunya atau yang membonceng saja. Sedangkan roda 4 nilainya 80 karena masih banyak pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman,” jelasnya.

Nilai baik lain juga diberikan untuk fasilitas pejalan kaki sudah bagus yaitu 100, kesesuaian  lebar nilainya 83, kelandaian 83, kondisi permukaan niainya 70, dan kesesuaian pemanfaatan nilainya 50. “Untuk rambu, zebra cross, kondisi fisik marka masing-masing nilainya 100,” katanya.

“Untuk tahap selanjutnya, penilaian ini digabungkan dengan pemprov dan nasional. Setelah itu ada rapat pleno bulan Desember yang hasilnya direkomendasikan pada Kemenhub, baru diketahui siapa saja yang menang,” jelasnya.

Sementara itu usai pertemuan, Walikota mengatakan akan merekomendasi Dishubkominfo untuk menindaklanjuti temuan tim penilai. “Akan kita tindaklanjuti, paling tidak nanti sudah ada pemasangan tarif parkir. Sedangkan untuk kotak toilet, Walikota berharap tidak ada lagi kotak bertuliskan Rp. 1.000, kalaupun ada, hanya kotak saja, tanpa tulisan tarif,” katanya.

Walikota juga menyampaikan piala WTN bukan merupakan tujuan akhir dari serangkaian program pembangunan di bidang transportasi yang dilaksanakan Pemkot, tapi lebih mengutamakan terwujudnya pelayanan  transportasi yang tertib, aman, nyaman, efektif, efisien dan terjangkau daya beli masyarakat. “Sehingga akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, demi terwujudnya kemajuan dan kemakmuran masyarakat kota Mojokerto,” harapnya.  (Rr - Humas)