Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerah berdasarkan parameter dan indikator penilaian radar award dan otonomy award, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakot menggelar Evaluasi Hasil Otonomi Derah untuk Radar Award dan Otonomy Award yang bertempat di Hotel Surya, Kamis (28/7).

Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setdakot, Drs. Suhartono, mengatakan evaluasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan otonomi daerah di kota Mojokerto yang mengarah pada terwujudnya good governance, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kota Mojokerto serta meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam mewujudkan inovasi daerah.

Dibuka oleh Wawali Drs. H. Mas’ud Yunus, menyambut baik dan memberikan apresiasi positif atas pelaksanaan penilaian otonomi award 2011 oleh JPIP yang telah berlangsung maupun penilaian radar award 2011 yang akan datang, yang mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola otonomi daerah berdasar parameter dan indikator penilaian otonomi daerah.

     Ada 3 (tiga) parameter utama dalam penilaian otonomi award 2011, yaitu : kemajuan kehidupan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, perbaikan performa politik lokal. Untuk tahun 2011 penganugrahan otonomi award telah berlangsung 13 Juli lalu, di Surabaya. Jika pada tahun 2010 kota Mojokerto berhasil memperoleh dua penghargaan kategori khusus atau silver trophy, untuk daerah dengan terobosan inovatif bidang pemerataan ekonomi dan daerah dengan terobosan inovatif bidang pelayanan kesehatan, maka di tahun ini kota Mojokerto hanya memperoleh nominasi kategori khusus untuk daerah dengan terobosan inovatif bidang pemerataan ekonomi.

“Kita masih patut bersyukur bahwa kota Mojokerto pada tahun ini juga, berhasil masuk 10 besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada urutan ke-8 tingkat nasional, yang disampaikan wakil presiden RI di Bogor pada 25 April 2011 lalu, namun ternyata belum diikuti oleh keberhasilan kita dalam meraih otonomi award 2011. hal ini tentu perlu menjadi perhatian kita bersama,” katanya.

Menurut Wawali, pembangunan ini bukan semata–mata untuk memperoleh penghargaan atau tropi. “Namun demikian, penghargaan tersebut merupakan tolak ukur Pemerintah Kota Mojokerto dalam menilai kinerja, menggali potensi, dan memacu kreatifitas dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Peserta berjumlah 100 orang dari SKPD di lingkungan Pemkot Mojokerto yang mengikuti evaluasi selama dua hari dengan nara sumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universtas Airlangga, The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi (JPIP), dan Radar Mojokerto. (Rr - Humas)