Kota Mojokerto mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, terkait penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dinilai melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan pengamatan langsung Tim Depdagri di lapangan untuk tahun 2009 lalu. Penghargaan diserahkan oleh Mendagri RI Gamawan Fauzi kepada Walikota Mojokerto Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM pada rangkaian puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) Ke-XV, di Istana Bogor, Senin (25/4). Wapres Boediono turut mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan. Sementara Kota Mojokerto mendapatkan penghargaan bersama 15 kabupaten dan kota di tanah air.

Dalam peringatan tersebut, diumumkan provinsi, kabupaten, dan kota yang mendapat peringkat tertinggi serta pemberian Surat Keputusan Pemeringkatan pada kepala daerah sesuai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) 2009. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tim Nasional Verifikasi Laporan EPPD, sebelumnya, telah melakukan verifikasi langsung pada data-data yang dilaporkan pemprov dan kabupaten dan kota untuk dilaporkan kepada Kemendagri dan Kemenpan-RB. Data-data yang menjadi penilaian tersebut di antaranya mengenai pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan masyarakat, reformasi birokrasi daerah serta realitas pembangunan di daerah yang dilaporkan ke pemerintah pusat.

Di kota Mojokerto sendiri kedatangan tim nasional disambut oleh Wawali Drs. H. Mas’ud Yunus mewakili di ruang Nusantara Sekretariat Pemkot Mojokerto, Rabu (30/3). Dari hasil evaluasi saat itu, kota Mojokerto termasuk 10 besar terbaik tingkat nasional. Menurut Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementrian Dalam Negeri, Hasudungan Hutahuruk, SE, M.Si, kota Mojokerto memiliki keunggulan yang tidak dimiliki kota/kabupaten lain diantaranya program jam wajib belajar dan dengan adanya Satgas Jam Wajib Belajar. “Selain itu, Walikota dan Wawali juga ikut terjun di masyarakat bersama satgas jam wajib belajar. Di tanah air, ini baru dijumpai di kota Mojokerto,” ungkapnya.

Selain program jam wajib belajar tersebut, ada juga program yang tidak dimiliki daerah lain yaitu tentang kepedulian Pemkot Mojokerto kepada warga yang sedang berduka cita lantaran keluarganya meninggal, dengan pemberian bantuan uang duka/kematian. (Rr - Humas)