Dalam Seminar dan Lokakarya yang diselenggarakan di MI Nurul Huda Kedundung Kecamatan Magersari, Kamis (4/10), Wakil Walikota Mojokerto Drs. H. Mas’ud Yunus membahas mengenai empat persoalan pendidikan yang dihadapi saat ini, yaitu persoalan tentang bagaimana layanan pendidikan bisa diakses oleh masyarakat, persoalan mutu/kualitas pendidikan, persoalan anggaran, persoalan transparansi, dan masalah lingkungan sekitar.

Di kota Mojokerto ada 4.488 keluarga miskin yang patut ditanyakan apakah bisa mengakses pendidikan di kota Mojokerto. ”Jangan sampai anak usia sekolah malah tidak sekolah. Karena sekarang sudah ada bantuan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota, seperti BOS dan lain-lain untuk meringankan beban masyarakat miskin. Sehingga bisa menempuh pendidikan sampai dengan SMA,” papar Wawali.

Menurut Wawali, untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berada di baris terdepan adalah guru. ”Selengkap dan sebagus apapun fasilitas sekolah, tapi kalau gurunya tidak kompeten dan kreatif maka output dan outcome nya tidak akan berkualitas,” katanya.

Masalah ketiga adalah tentang anggaran pendidikan. Wawali berharap agar dalam menyusun RAPBM melibatkan stake holder mulai dari Kepsek yang membuat draft tentang skala prioritas pendidikan, kemudian dengan mengajak guru, komite, pegawai TU, dan perwakilan wali murid. Selain itu transparansi juga harus dijalankan. ”Jika tidak ada transparansi maka ada indikasi praktik KKN,” kata Wawali.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masalah lingkungan sekitar siswa/siswi. Pembangunan karakter (character building) didasari dari lingkungan keluarga, selanjutnya dikembangkan di sekolah dan diterapkan di masyarakat.

Dengan adanya PKMBP yang diterapkan oleh Pemkot Mojokerto Wawali berharap agar di tiap keluarga, sekolah dan masyarakat bisa berlingkungan pendidikan. ”Selain itu setiap anak usia sekolah bisa sekolah, pintar dan berprilaku bagus, serta menurunnya angka kriminalitas/kenakalan remaja,” tambahnya. (Rr - Humas)