PELAKSANAAN pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Mojokerto yang berlangsung hari ini (7/5) rupanya juga menjadi atensi masyarakat kota. Terutama dalam hal keamanan. Pasca kerusuhan di komplek DPRD dan Pemkab Mojokerto 21 Mei lalu, ketenangan warga kota hingga saat ini belum pulih sepenuhnya.

Bahkan, Pemkot Mojokerto menyatakan, kewaspadaan akan berlangsung hingga masa penghitungan suara Pemilukada oleh KPU Kabupaten Mojokerto. ''Kami rasa situasi kota saat ini lebih kondusif (dibanding pasca kerusuhan, Red). Tapi kami meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan yang terjadi,'' ungkap Wakil Wali Kota (Wawali) Mas'ud Yunus, kemarin.

Kewaspadaan, kata orang nomor dua di pemkot itu memang bukan hanya pada hari pemungutan suara. Namun, untuk menjaga ketentraman dan gangguan keamaan di lingkungan kota diminta tetap berlangsung hingga penghitungan hasil perolehan suara. ''Soalnya, proses penghitungan itu masih termasuk dalam tahapan Pemilukada,'' jelas Mas'ud Yunus.

Dari hasil pemetaan dan evaluasi pemkot bersama muspida dan jajaran Polresta, titik kewaspadaan keamanaan dimungkinkan hanya terfokus pada lingkungan yang berdekatan dengan komplek perkantoran Pemkab Mojokerto Jalan A. Yani. Diantaranya, kawasan alun-alun, sekitar gedung DPRD dan Pemkab Mojokerto.

Hal itu tak lain, lantaran komplek DPRD dan pemkab pada 21 Mei lalu menjadi sasaran massa untuk membakar dan merusak 33 mobil termasuk mobil dinas (mobnas) Wawali Mas'ud Yunus. ''Pemkot sendiri sejauh ini terus berkordinasi dengan pemkab terkait pengamanan pada titik-titik imbas dari kerusuhan. Termasuk Polresta dan Polres Mojokerto," paparnya.

Meski begitu untuk meredam kecemasaan ditengah masyarakat, melaui petugas kelurahan dan kecamatan, pemkot belakangan kerap melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Baik secara persuasif maupun koordinatif. Langkah tersebut tentunya untuk memberikan ketenangan kepada warga yang berdomisili di sekitar alun-alun, Kantor DPRD dan Pemkab Mojokerto.

''Kita terus mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak ada kecemasan. Sebab, pengamanan baik terhadap aset daerah maupun masyarakat kota itu tetap dilakukan,'' beber pejabat yang pernah menjadi Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mojokerto itu. Memang, hingga H-1 pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mojokerto, kantor DPRD dan Pemkab Mojokerto masih dijaga ketat oleh kepolisian dan pasukan anti huru-hara yang diterjunkan Polda Jatim.

Penjagaan itu meliputi, di dalam dan di luar gedung. Pasca-kerusuhan 21 Mei, petugas yang disiagakan dipersenjatai lengkap. Bahkan di halaman DPRD, disiapkan beberapa unit mobil water cannon, PMK dan ambulans untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi kerusuhan massa. ''Meski kondisinya demikian, imbaun kami masyarakat kota tetap menjalankan aktivitas seperti biasa," tandas Mas'ud. (radar mojokerto 7 Juni 2010)