Pemkot Alokasikan Anggaran Rp 1,9 Miliar

MOJOKERTO - Belum didistribusikannya program beras bagi keluarga miskin (raskin) oleh Pemkot Mojokerto direspons Komisi III DPRD. Komisi yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat itu mendesak dinas terkait agar segera merealisasikan beras yang dijual dengan harga Rp 1.600 perkilogra.

Menyusul keterlambatan saat ini sudah memasuki masa satu bulan. Sehingga jika hal itu dibiarkan dikhawatirkan makin banyak warga gakin yang mengeluh.

Seperti dikatakan anggota komisi III, V Darwanto, program raskin dinilainya cukup vital untuk menutupi kebutuhan pangan keluarga tidak mampu. Karenanya jika hal itu mengalami keterlambatan distribusi pada keluarga sasaran sudah tentu akan berdampak pada keresahan. "Selama ini sudah banyak keluhan yang datang kepada kami. Mereka, menanyakan kapan raskin didistribusikan. Tapi kami sendiri sampai sekarang kan belum tahu alasan eksekutif," ujarnya.

Untuk raskin yang jatahnya dikurangi dari 15 kilogram menjadi 13 kilogram sebenarnya banyak dinanti gakin sebagai keluarga sasaran. Terutama mereka yang tinggal di wilayah perbatasan antara kabupaten dan Kota Mojokerto. Seperti di Kelurahan Gunung Gedangan dan Kelurahan Blooto. "Kalau di kabupaten sudah didistribusikan kenapa di kota belum. Padahal jatah beras di bulog setahu kami tidak ada masalah," terang politisi asal Partai Golkar ini.

Memang jatah beras di Bulog Sub Drive V Wilayah Surabaya Selatan belakangan dinyatakan siap didistribusikan. Bahkan, saat komisi III menggelar inspeksi mendadak beras raskin yang menumpuk di gudang itu kapan pun siap didistribusikan. Namun, lantaran belum ada lampu hijau dari pemkot, bulog sendiri tidak dapat berbuat banyak. Sehingga harus menunggu lebih dulu delivery order dari pemkot. "Masalahnya apa? kami sendiri belum tahu. Tapi, setidaknya eksekutif bisa mendengar keluhan ribuan keluarga sasaran yang sudah menunggu," imbuhnya.

Dengan demikian untuk mengetahui alasan belum didistribusikannya raskin, komisi III berencana hari ini bakal menanyakan langsung pada eksekutif. Diantaranya, Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko). "Dua-duanya akan kita datangi. Ya pada intinya kami akan mendesak mereka secepat mungkin agar raskin direalisasi. Sebab tanpa itu keresahan masyarakat terus berlanjut," terangnya. "Terlebih gakin yang lokasi rumahnya berdekatan dengan kabupaten. Tahu tetangga dapat pasti berharap banyak," tambahnya.

Kepala Dinas Sosial Hadie Moelyono mengaku pihaknya sudah berupaya segera melakukan distribusi. Namun, seiring data keluarga penerima sasaran sebanyak 4.875 tidak sesuai fakta di lapangan maka tidak dimungkinkan realisasi dalam waktu dekat. "Kuota yang diberikan pusat tidak sesuai data dilapangan. Makanya kalau dipaksakan realisasi khawatirnya terjadi gejolak di tingkat bawah," katanya.

Dia menambahkan, agar sesui data dan jumlah di lapangan, sejauh ini eksekutif sudah mengambil langkah berupa melakukan verifikasi dan validasi data. Yakni melalui Bappeko dan tim raskin yang melibatkan Dinsos, Bagian Perekonomian, BPS dan Bulog Sub Divre V Wilayah Surabaya Selatan. "Tapi soal pendataan itu yang berwenang adalah Bappeko. Makanya kalau kita ditanya kapan realisasi ya tergantung proses validasi dan verifikasi," paparnya.

Dinsos sendiri mensinyalir dari hasil verifikasi nanti jumlah penerima sasaran bakal membengkak. Namun, untuk mengantisipasi hal itu pemkot sudah mengambil langkah antisipasi. Yakni dengan menyediakan alokasi anggaran Rp 1,9 miliar. "Tapi bukan hanya untuk menyediakan bagi mereka yang tidak ter-cover dalam data pusat, juga disiapkan untuk mengantisipasi penurunan jatah yang berkurang 2 kilogram," tandasnya. (ris/nk)

Sumber : Radar mojokerto