Diduga Jauh Di Bawah Pagu
- Post by Kota on 03 February 2010
Pengerjaan Proyek DAK Sanitasi Rp 2,7 M
MOJOKERTO - Pelaksanaan proyek sanitasi senilai Rp 2,7 miliar di Kota Mojokerto yang bersumber dari DAK 2009 kembali mendapat sorotan tajam. Setelah Komisi II (pembangunan) DPRD menilai tiga dari enam sanitasi berkualitas jelek, kini pandangan miring kembali datang. Bahkan, bukan saja memandang kualitas namun anggaran yang dipergunakan jauh di bawah pagu semestinya Rp 454 juta perunit. Akibatnya, pelaksanaan sanitasi yang tersebar di lima kelurahan itu tidak memenuhi standar kualitas dan harapan masyarakat.
Sumber Radar Mojokerto mengungkapkan, jika komisi II menilai kualitas bangunan sanitasi 70 persen masih buruk itu justru dianggap bukan hal aneh. Menyusul, anggaran pelaksanaan pembangunan jauh di bawah angka pagu yang sudah diplot. "Kalau proyek sanitasi disebut mutunya jelek, ya tidak aneh. Karena harga proyek sesungguhnya jauh dari nilai pagu proyek," ujar sumber yang keberatan namanya dikorankan. Menurutnya, sinyalir anggaran yang jauh di bawah pagu itu lantaran bermuara pada pemenang tander proyek dengan pagu Rp 454 per satu unit sanitasi. Menyusul, pemenang tender disebut-sebut lantas memberikan pengerjaan pada rekanan lain dengan nominal anggaran yang lebih rendah. "Artinya secara prosentase anggarannya cukup minim. Dan itu tentu berakibat pada kualitas bangunan dan bahan material yang digunakan," terangnya.
Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo mengaku tak tahu soal nilai tender maupun sinyalemen pelimpahan pekerjaan proyek yang dilakukan pemenang tender tersebut. "Kalau kualitasnya memang jelek. Hampir 70 persen pengerjaan bangunannya buruk. Bisa dikatakan ini kecelakaan," katanya. "Tapi soal pekerjaan yang di-sub-kan oleh pemenang tender, kami (Komisi II) tidak tahu dan tidak ada masukan soal itu," lanjut politisi Partai Golkar (PG) itu.
Meski tidak mengetahui sinyalemen sub tender pengerjaan sanitasi, pria yang kini duduk sebagai sekretaris DPD PG Kota itu menduga lantaran lemahnya proses pengawasan. "Pengawas lapangan kurang bekerja maksimal," tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sutomo, menepis jika terdapat permainan anggaran pelaksanaan yang jauh dari ketentuan pagu. Sebaliknya, DPU menyatakan semua pengerjaan proyek dijalankan sesuai aturan, mekanisme dan prosedur yang ada. "Terhadap rekanan pemenang tender pun demikian. Proyek yang dimenangkan harus digarap sesuai dengan bestek dan ketentuan pengerjaan lainnya. Tapi agar lebih jelas saya akan lihat dulu SPK (surat perintah kerja), juga meminta penjelasan kepada semua pengawas proyek," ujar mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Capil (Dispenduk Capil).
Memang sebelumnya komisi II menggelar sidak di enam titik proyek sanitasi. Hasilnya, komisi ini menyebutkan jika tidak sedikit bangunan yang dinilai proses pembangunannya terkesan asal-asalan. "Rata-rata hasil pelaksanaan sanitasi yang kami lihat kualitasnya masih buruk. Banyak yang masih perlu perbaikan. Padahal itu belum diserahkan ke masyarakat oleh pelaksana," tambah Soni.
Diantara lokasi pembangunan sanitasi yang menjadi sasaran kunjungan masing-masing di lingkungan Kemasan dan Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Wates dan kelurahan Balongsasi. Dari temuan itu tiga dari enam sanitasi memang kualitasnya masih perlu perbaikan. Sebagai contoh tembok bangunan sekarang sudah terlihat retak-retak, atap bangunan yang terbuat dari plafon sudah jebol serta bak mandi yang berbahan fiber sudah ada yang lepas. Sanitasi yang masih buruk itu ada di lingkungan kemasan Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri dan Kelurahan Wates. "Banyak bangunan yang kurang sempurna. Artinya ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, fungsi sanitasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Kordinator Bina Ekonomi Sosial Terpadu (BEST) Sanimas Jatim Iwut Widiantoro. Menurutnya, buruknya pelaksanaan DAK Sanitasi di Kota Mojokerto lantaran tidak memenuhi prinsip kedekatan dan kemanfaatan masyarakat. "Kalau banyak yang kualitas bangunannya rendah ya harus dibongkar. Sebab, jika itu dipertahankan sama dengan membuang anggaran," kata Iwut. Pembongkaran kata Iwut tentunya meliputi kualitas dan bahan-bahan idealnya sanitasi. "Jangan sampai disebut sanitasi tapi bentuknya seperti pembangunan WC biasa. Ini kan jelas tidak benar," ujarnya. (ris/nk)
Sumber : Radar mojokerto
MOJOKERTO - Pelaksanaan proyek sanitasi senilai Rp 2,7 miliar di Kota Mojokerto yang bersumber dari DAK 2009 kembali mendapat sorotan tajam. Setelah Komisi II (pembangunan) DPRD menilai tiga dari enam sanitasi berkualitas jelek, kini pandangan miring kembali datang. Bahkan, bukan saja memandang kualitas namun anggaran yang dipergunakan jauh di bawah pagu semestinya Rp 454 juta perunit. Akibatnya, pelaksanaan sanitasi yang tersebar di lima kelurahan itu tidak memenuhi standar kualitas dan harapan masyarakat.
Sumber Radar Mojokerto mengungkapkan, jika komisi II menilai kualitas bangunan sanitasi 70 persen masih buruk itu justru dianggap bukan hal aneh. Menyusul, anggaran pelaksanaan pembangunan jauh di bawah angka pagu yang sudah diplot. "Kalau proyek sanitasi disebut mutunya jelek, ya tidak aneh. Karena harga proyek sesungguhnya jauh dari nilai pagu proyek," ujar sumber yang keberatan namanya dikorankan. Menurutnya, sinyalir anggaran yang jauh di bawah pagu itu lantaran bermuara pada pemenang tander proyek dengan pagu Rp 454 per satu unit sanitasi. Menyusul, pemenang tender disebut-sebut lantas memberikan pengerjaan pada rekanan lain dengan nominal anggaran yang lebih rendah. "Artinya secara prosentase anggarannya cukup minim. Dan itu tentu berakibat pada kualitas bangunan dan bahan material yang digunakan," terangnya.
Sekretaris Komisi II, Sonny Basuki Raharjo mengaku tak tahu soal nilai tender maupun sinyalemen pelimpahan pekerjaan proyek yang dilakukan pemenang tender tersebut. "Kalau kualitasnya memang jelek. Hampir 70 persen pengerjaan bangunannya buruk. Bisa dikatakan ini kecelakaan," katanya. "Tapi soal pekerjaan yang di-sub-kan oleh pemenang tender, kami (Komisi II) tidak tahu dan tidak ada masukan soal itu," lanjut politisi Partai Golkar (PG) itu.
Meski tidak mengetahui sinyalemen sub tender pengerjaan sanitasi, pria yang kini duduk sebagai sekretaris DPD PG Kota itu menduga lantaran lemahnya proses pengawasan. "Pengawas lapangan kurang bekerja maksimal," tukasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sutomo, menepis jika terdapat permainan anggaran pelaksanaan yang jauh dari ketentuan pagu. Sebaliknya, DPU menyatakan semua pengerjaan proyek dijalankan sesuai aturan, mekanisme dan prosedur yang ada. "Terhadap rekanan pemenang tender pun demikian. Proyek yang dimenangkan harus digarap sesuai dengan bestek dan ketentuan pengerjaan lainnya. Tapi agar lebih jelas saya akan lihat dulu SPK (surat perintah kerja), juga meminta penjelasan kepada semua pengawas proyek," ujar mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Capil (Dispenduk Capil).
Memang sebelumnya komisi II menggelar sidak di enam titik proyek sanitasi. Hasilnya, komisi ini menyebutkan jika tidak sedikit bangunan yang dinilai proses pembangunannya terkesan asal-asalan. "Rata-rata hasil pelaksanaan sanitasi yang kami lihat kualitasnya masih buruk. Banyak yang masih perlu perbaikan. Padahal itu belum diserahkan ke masyarakat oleh pelaksana," tambah Soni.
Diantara lokasi pembangunan sanitasi yang menjadi sasaran kunjungan masing-masing di lingkungan Kemasan dan Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri, Kelurahan Surodinawan dan Kelurahan Wates dan kelurahan Balongsasi. Dari temuan itu tiga dari enam sanitasi memang kualitasnya masih perlu perbaikan. Sebagai contoh tembok bangunan sekarang sudah terlihat retak-retak, atap bangunan yang terbuat dari plafon sudah jebol serta bak mandi yang berbahan fiber sudah ada yang lepas. Sanitasi yang masih buruk itu ada di lingkungan kemasan Kelurahan Blooto, Kelurahan Meri dan Kelurahan Wates. "Banyak bangunan yang kurang sempurna. Artinya ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, fungsi sanitasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Kordinator Bina Ekonomi Sosial Terpadu (BEST) Sanimas Jatim Iwut Widiantoro. Menurutnya, buruknya pelaksanaan DAK Sanitasi di Kota Mojokerto lantaran tidak memenuhi prinsip kedekatan dan kemanfaatan masyarakat. "Kalau banyak yang kualitas bangunannya rendah ya harus dibongkar. Sebab, jika itu dipertahankan sama dengan membuang anggaran," kata Iwut. Pembongkaran kata Iwut tentunya meliputi kualitas dan bahan-bahan idealnya sanitasi. "Jangan sampai disebut sanitasi tapi bentuknya seperti pembangunan WC biasa. Ini kan jelas tidak benar," ujarnya. (ris/nk)
Sumber : Radar mojokerto