MOJOKERTO - Gerbong mutasi jilid pertama di tahun 2010 di Pemkot Mojokerto mulai mendapat perhatian kalangan DPRD. Dari empat dinas setingkat eselon IIB yang dirombak, yang paling menjadi sorotan adalah pergantian kepemimpinan Joko Suharyanto kepada Sutomo sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU). Salah satunya datang dari Komisi II (pembangunan).

Mereka mendesak pemimpin yang baru diminta lebih jeli dan profesional dalam melaksanakan anggaran. Baik bersumber dari APBD, DAK maupun anggaran pembangunan fisik yang ditopang APBD Kabupaten Mojokerto dan APBD Provinsi Jatim.

Menyusul, Komisi II memandang tugas Dinas PU belakangan belum maksimal. Terbukti, masih banyak bangunan proyek yang tidak sesuai sasaran, bahkan belum memenuhi asas manfaat bagi masyarakat. ''Seperti DAK sanitasi. Pengerjaannya belum sesuai harapan. Masih banyak ditemukan kerusakan, padahal itu belum serah terima dari pelaksana kepada masyarakat,'' ujar Sekretaris Komisi II, Sonny Basoeki Rahardjo, kemarin.

Memang, DAK sanitasi senilai Rp 2,7 miliar yang tersebar di lima kelurahan menurut komisi masih menuai masalah. 4 dari bangunan sanitasi masing-masing per unit senilai Rp 454 juta, ditemui tembok bangunan yang retak. Atap bangunan terbuat dari plafon ada yang jebol, serta salah satu bak mandi di salah satu bangunan sanitasi yang dipasang rekanan sudah jebol.

''Lha ini kan menunjukkan kurang adanya keseriusan pengawasan dari dinas terkait. Padahal jika dilihat dari anggarannya tidak sedikit. Belum lagi nanti proyek-proyek yang lain," terangnya.

Meski begitu disinggung mengenai temuan kerusakan bangunan, langkah Komisi II justru melunak. Para wakil rakyat itu hanya mendesak rekanan segera memperbaiki tanpa meneliti dan menelusuri lebih dalam RAB (Rancangan Anggaran Belanja) dan bestek bangunan.

''Karena ini sudah telanjur yang penting sudah ada perbaikan. Segeralah di perbaiki agar masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas itu dengan aman dan nyaman,'' imbuh politisi asal Partai Golkar (PG) ini. Meski begitu, Sonny merencanakan segera memanggil Dinas PU dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko).

Pemanggilan yang dilansungkan Rabu (3/2) mendatang untuk me-wanti-wanti pejabat baru. Semisal, sebelum melaksanakan program atau proyek yang ada, kiranya mendahulukan perencanaan yang matang. Anggaran, pemilihan sasaran, lokasi, kualitas bangunan hingga asas manfaat bagi masyarakat.

''Jangan seperti sebelumnya. Contoh bangunan sanitasi di lingkungan kemasan Kelurahan Blooto. Selain jauh dari perumahan penduduk, banyak warga yang sudah memiliki WC. Itu kan muspro," paparnya.

Selain itu, seiring belum lewatnya masa musim penghujan, ke depan Dinas PU diminta segera merencanakan pembangunan drainase yang proporsional dan memadai. Semisal berkordinasi dengan Pemkab Mojokerto dan Pemkab Sidoarjo untuk membangun proyek sudetan air.

''Tanpa itu semua masalah genangan air dan banjir di kota tidak akan tuntas. Makanya, ini perlu profesionalitas, kecekatan dan kejelian pejabat yang ada," tegasnya.

Perihal tersebut, Kepala Dinas PU Sutomo mengaku pihaknya belum dapat berbuat banyak. Disamping masih tergolong baru menduduki Dinas PU, pihaknya masih dalam tahap pemetaan dan inventarisir. Salah satunya, lanjut Sutomo, menggelar sharing dan evaluasi bersama Joko Suharyanto kepala Dinas PU sebelumnya. Dan mempelajari tugas kedinasan yang baru. ''Pada intinya semua akan kita inventarisir. Bila perlu proyek-proyek bangunan yang sudah ada kita evaluasi," katanya.

Hanya saja untuk melaksanakan itu Sutomo masih membutuhkan waktu. Disamping dalam tahap perpindahan kantor, dia dituntut menyelesaikan laporan semasa menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kancapil). ''Ya memang harus butuh koordinasi dengan semua pihak. Termasuk dengan DPRD. Tapi dalam waktu dekat ini jelas belum, sebab masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan Pak Joko (Joko Suharyanto, Red) tidak mungkin saya melangkahi beliau," tandasnya.

Sesuai SK Wali Kota Mojokerto nomor 821.2/15/417.404/2010 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Joko Suharyanto saat ini menduduki jabatan sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) menggantikan Sumardi yang dipindahkan sebagai staf ahli wali kota. (ris/yr)
 

Sumber :  Radar mojokerto