MOJOKERTO - Gerbong mutasi implementasi pelaksanaan PP 41/2007 tentang organisasi perangkat daerah digulirkan Pemkot Mojokerto kemarin. Perombakan pejabat jilid pertama di tahun 2010 ini menyentuh eselon IIB hingga IV. Diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Kesehatan (Dinkes), Direktur RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispenduk Capil).

Sesuai SK Wali Kota Mojokerto Nomor 821.2/15/417.404/2010 setidaknya dua pejabat lama yang harus melepas kursi jabatan yang selama ini disandang. Dinas PU misalnya, jika sebelumnya dipegang Joko Suharyanto kini kendalinya dipegang Sutomo yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dispenduk Capil. Sedangkan posisi Joko sendiri berpindah sebagai Kepala Bakesbangpol Linmas.

Sri Mujiwati yang sebelumnya berkedudukan sebagai Wadir Administrasi RSUD kini resmi menakhodai Direktur RSUD Wahidin Sudiro Husodo. Sedangkan kursi Kepala Dinkes yang mengalami kekosongan dikendalikan oleh Cristiana Indah Wahyu, sebelumnya juga menjabat Wadir Pelayanan Medis dan Perawatan RSUD.

Jabatan dua perempuan itu sekaligus menjawab prediksi banyak kalangan. Diprediksi kuat dua perempuan itu bakal menjalankan tugas dan kedinasan tertinggi dalam program kesehatan.

Sedangkan Kepala Dispenduk Capil saat ini dipegang oleh Edy Suyanto yang sebelumnya berkantor di Staf Ahli Wali Kota, Bidang kemasyarakatan dan SDM. ''Dalam mutasi ini sama sekali tidak ada unsur suka atau tidak suka. Saya justru menjauhi itu,'' ungkap Wali Kota Abdul Gani dalam sumpah jabatan dan pelantikan di Balai Kota, kemarin.

Selain itu, sejumlah jabatan di lingkup Sekretariat Kota juga tidak luput. Dari 8 Kabag (Kepala Bagian) dua diantaranya mengalami reposisi. Masing-masing Kabag Humas dan Protokoler Subambihanto kini dipercayai sebagai Kabag Umum yang sebelumnya dipegang Abdul Rachman. Selanjutnya Kabag Pemerintahan Achnan menggantikan peran Subambihanto di Bagian Humas dan Protokoler. Serta Kabag Pemerintahan sendiri dipercayakan kepada Suhartono yang sebelumnya menjabat Kabid Sosial Budaya Masyarakat di BPM (Badan Pemberdayaan Masyarakat).Dengan demikian total pejabat diketahui sebanyak 36 orang. Untuk eselon III dan IV rata-rata menjadi kepala sub bagian (Kasubag), Kepala Seksi (Kasi) dan Lurah di beberapa Kelurahan. Seperti Kelurahan Kranggan, Miji dan Blooto.

Abdul Gani menuturkan, gerakan mutasi tersebut memang sedianya sebagai penyegaran jabatan struktural khususnya dalam menjalankan roda pemerintahan kota. Terlebih menyangkut pelaksanaan APDB 2010 yang saat ini sudah bisa dilasanakan. ''Tentunya dibarengi dedikasi yang tinggi, loyalitas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas,'' papar Abdul Gani.

Tak Ada Istilah Kering dan Basah

Wali Kota Abdul Gani juga menegaskan, mutasi ini setelah sebelumnya pernah digelar 31 Desember 2008 lalu bukanlah menjadi ajang menduduki jabatan strategis. Bahkan, dia mempertegas tidak ada istilah jabatan basah dan kering. Dengan kata lain satuan kerja (satker) yang memiliki banyak anggaran dan satker yang anggarannya cukup minim. ''Dalam mutasi ini tidak ada istilah jabatan kering atau basah. Yang ada justru pejabat atau PNS siap ditugaskan," tuturnya.

Dijelaskan dipilihnya pejabat baru atau promisi kata Abdul Gani memang sebelumnya sudah melalui tahap evaluasi dan pertimbangan matang. Salah satunya, dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tanggung jawab di masing-masing satker. ''Kemampuan manajerial, keterampilan, kompetensi, intelektual dan kemampuan manajerial memimpin bawahan,'' tukasnya.

Mempertegas menjauhi prinsip suka tidak suka (like and dislike) Abdul Gani menggambarkan ibarat sebuah pertandingan sepak bola. Disadari atau tidak, kedudukan pemain dan penonton jelas memiliki perbedaan.

Jika pemain sedang berusaha maksimal memenangkan pertandingan, namun hasil yang didapat justru belum memuaskan jelas penontan akan menghujat dan mengolok-olok pemain yang ada di lapangan. ''Makanya yang penting pejabat dalam menjalankan tugas yang ada harus profesional. Dari situ akan menjadi baik,'' paparnya. Dengan demikian, secara tersirat dia meminta kepala pejabat yang turut dalam perombakan atau tidak, untuk menjauhi dramatisir jabatan dan peran yang diberikan. ''Tapi tentunya tetap akan kita gilir,'' tambahnya. (ris/yr)

Sumber : Radar mojokerto