MOJOKERTO - Kondisi drainase yang buruk masih dipertahankan Pemkot Mojokerto. Setidaknya itu terbukti setelah hujan deras terus mengguyur Kota Mojokerto dan sekitarnya selama beberapa hari. Sehingga mengakibatkan lingkungan dan jalan tergenang air.

Bahkan genangan air yang akibat air hujan itu kini merembet ke perumahan penduduk dan Pasar Tanjung Anyar. Sehingga hal itu cukup mengganggu aktivitas warga dan perekonomian didalam pasar tradisional.

Imron salah satu pedagang mengungkapkan, hujan yang terjadi selama dua hari berturut-turut kini tidak saja menyebabkan jalan di sekitar pasar Tanjung Anyar penuh lumpur dan kotor. Tetapi, air yang mengalir dari berbagai arah, khususnya Jl Residen Pamuji menggenangi toko dan lapak penjual pakaian. "Sebenarnya genangan air yang masuk ke pertokoan pedagang sudah terjadi sejak lama. Tapi tidak separah ini," ungkapnya.

Selain membasahi sebagian isi toko, tidak sedikit pedagang khawatir berdampak pada penghasilan mereka. Sebab, untuk melintasi los-los lapak dan toko, pengguna jalan harus ekstra hati-hati untuk menghindari genangan air dan lumpur. Hal yang sama juga dialami warga Kelurahan Miji Kecamatan Prajurit Kulon. Bambang mengaku karena hujan yang terus terjadi selama dua hari terakhir rumahnya belum terbebas dari genangan air. Meski berusaha menghambat laju air masuk ke dalam rumah dengan menutup lubang pintu, namun hal itu tidak membuahkan hasil.

"Sampai tadi siang (kemarin, Red) air masih mengepung rumah saya. Saya khawatir kalau ini terus terjadi malah menimbulkan penyakit," tuturnya.

Sekretaris Komisi II (Pembangunan) DPRD Kota Mojokerto Sonny Basoeki Rahardjo menyesalkan kebijakan pemkot yang cenderung mengabaikan genangan air di sejumlah lingkungan dan jalan protokol. Seperti Jl KH Ahmad Dahlan, Jl Residen Pamudji, Jl Joko Sambang, Jl Majapahit, Alun-alun serta beberapa wilayah kota lainnya. Diantaranya Kelurahan Miji, Kelurahan Mentikan, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Kauman, Kelurahan Wates dan Kelurahan Gunung Gedangan. "Kalau kita desak untuk segera disikapi jawaban dari pemkot selalu klasik. Ya itu akibat curah hujan tinggi dan kiriman air dari wilayah kabupaten," ungkap Sonny sembari menirukan penjelasan salah satu penjabat Pemkot.

Buruknya drainase yang ada, kata Sonny sejauh ini memang tidak mampu mengimbangi derasnya air yang datang. Bukan saja air hujan, melainkan banyaknya sungai kecil yang ada diwilayah kota menambah daftar buruknya saluran pembuangan air yang dibangun pemkot. "Makanya akan biacarakan khusus ini dengan anggota Komisi. Kita mapping bagaimana saluran air, sungai dan drainase yang ada di kota," terangnya. "Baru setelah itu kita panggil Dinas PU, Bappeko dan dinas terkait. Sebab ini tidak boleh dianggap enteng," imbuh Sekretaris DPD Partai Golkar (PG) ini.

Anggota Komisi II lainnya Saiful Arsyad menambahkan masalah banjir yang ada setiap musim hujan memang menjadi penanda buruknya perencanaan program drainase. Meski telah dibangun saluran pembuangan air di Jl Letkol Sumarjo dan pompa pembuangan air di Kelurahan Meri dan Purwotengah, melainkan hal itu belum memberikan jawaban. "Buktinya kami banyak menemukan titik-titik jalan dan perumahan penduduk yang tergenang air. Artinya, soal drainase ini belum diseriusi," katanya.

Dicontohkan, selama musim hujan ini, beberapa jalan dan lingkungan yang menjadi kawasan langganan banjir masih terjadi. Ketinggian air mencapai 50 hingga 70 sentimeter. "Makanya kedepan (2010, Red) kami minta persoalan ini segera diwujudkan. Program dan pelayanan yang lain penting, tapi masalah drainase ini juga tak kalah penting," terang Ketua FPAN ini.

Langkah desakan yang harus direaksi pemkot, lanjut Saiful adalah menyangkut pembangunan sudetan air. Dimana, pemkot harus melakukan koordinasi dengan dua daerah tetangga. Yakni Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo untuk merealisasikan sudetan air yang langsung bisa dibuang ke Kali Porong. "Kalau tidak segara dibangun sudetan itu kami yakin masalah banjir di kota ini tak akan tuntas," tegasnya. Mengurai kondisi dan wilayah yang ada, ketua Badan Anggaran mengaku, pelaksanaan sudetan benar-benar menjadi solusi. Semisal, membangun sudetan dengan memecah sungai yang belakangan menjadi bagian penyebab banjir. Dari Sungai Brangkal, Sungai Tlusur, Sungai Sinoman dan Sungai Brawijaya (Kali Bokong). "Soal anggaran tentu harus ada sharing, antara Pemerintah Pusat (APBN) dan daerah-daerah melalui APDB," tandasnya. (ris/nk)
Sumber : Radar mojokerto