Pada APBD Kota 2010

MOJOKERTO - Dinas P dan K Kota Mojokerto bakal menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) tahun ajaran 2009/2010 mendatang, tanpa sokongan dana APBD. Jika sebelumnya pernah mengusulkan anggaran sebesar Rp 187 juta, namun angka tersebut tidak muncul dalam APBD 2010. Bahkan, terkait hal itu tim anggaran eksekutif menyebut usulan anggaran yang disetujui adalah untuk ujian nasional (Unas) SMP/Mts dan SMA/SMK, bukan untuk SD.

Sekretaris Tim Anggaran (Timran) Sutikno mengungkapkan, sejauh ini dalam pembahasan RAPBD 2010 anggaran yang muncul adalah atas usulan Unas SMP/MTs dan SMA/SMK. Sedangkan, anggaran bagi SD yang akan direalisasikan sebagai pelaksanaan program pendukung menjelang UASBN tidak termaktub. ''Yang disetujui cuma SMP/MTs dan SMA/SMK. Kalau untuk SD dalam APBD 2010 tidak ada,'' ungkapnya kemarin.

Memang, untuk APBD 2010 diketahui pada 13 Januari lalu sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jatim. Setelah sebelumnya dilakukan pembahasan menindaklanjuti verifikasi dan catatan-catatan anggaran di masing-masing satuan kerja (satker). ''Termasuk anggaran Unas SMP, SMA dan SMK. Keduanya juga sudah mendapat persetujuan Gubernur," terangnya.

Atas persetujuan itu, bagi SMP/MTs anggaran unas yang disetujui adalah sebesar Rp 100 juta. Sedangkan tingkat SMA/SMK nilainya sebesar Rp 99 juta. Sutikno menuturkan, sesuai usulan Dinas P dan K anggaran tersebut kiranya digunakan sebagai pendukung mendukung program persiapan hingga pelaksanaan  Unas. ''Seperti try out, pengawasan, monitoring dan hasil evaluasi Unas," imbuh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA) ini.

Disinggung mengenai tidak munculnya anggaran UASBN tingkat SD, Sutikno menjelaskan hal itu sudah berdasarkan hasil pada pembahasan RAPBD. Termasuk dengan Dinas P dan K sebagai satker yang membawahi. ''Dianggarkan apa tidak kemungkinan itu sudah diketahui dalam pembahasan," imbuhnya. Namun, dia tidak menepis jika SD saat dilakukan proses dan tahapan pembahasan RAPBD juga pernah mengusulkan. Tetapi, lanjutnya, setiap anggaran yang diusulkan oleh masing-masing satker harus memiliki skala prioritas anggaran.

''Artinya kami mempersilahkan satker dalam hal ini memprioritaska usulan anggarannya. Kalau memang SMP dan SMA/SMK dianggap prioritas ya kami persilakan mereka untuk menghapus usulan yang lain atau bukan skala prioritas," tambah pria berkacamata bening ini.

Seperti yang diketahui anggaran UASBN yang diusulkan Dinas P dan K melalui Bidang TK/SD sebesar Rp  189 juta bakal direalisasikan untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan UASBN. Diantaranya, digunakan untuk uji kesiapan siswa kelas VI, sosialisasi  program, penetapan petunjuk teknis (juknis) UASBN/UAS, analisis kisi-kisi dan try out UASBN, penyelenggaraa dan penentuan serta analisis hasil dan laporan UASBN.

Sementara itu, Plt Sekretaris sekaligus Kabid TK/SD Dinas P dan K, Hariyanto belum yakin jika usulan anggaran UASBN SD mendatang tidak muncul dalam APBD 2010 yang sudah disetujui Gubernur Jatim. Menyusul, dalam pembahasan RAPDB  yang melibatkan Dinas P dan K Rp 189 juta sudah masuk pembahasan. ''Makanya kita lihat ada saat dog APBD nanti. Barangkali ada yang keliru menyebut," ujarnya.

Bagi Dinas P dan K, keberadaan anggaran UASBN tersebut dianggap cukup penting. Selain dimanfaatkan mendukung siswa sebelum menjalani ujian, setidaknya dapat membantu Kota Mojokerto mempertahankan rangking satu hasil UASBN tahun 2008/2009 lalu. ''Tapi kalau memang benar tidak, maka kita koordinasikan lagi dengan para kasek (kepala sekolah, Red). Bagaimana sulusinya nanti," tegasnya. Salah satu langkah solusi tersebut, lanjut Anto adalah dengan menyisipkan sedikit anggaran guna mensuport program-program yang sudah disusun. ''Termasuk anggaran kegiatan yang ada di dinas. Tapi sekali lagi kita tunggu dulu dok APBD 2010," tandasnya. (ris/yr)

Sumber : radar mojokerto