Soal Keterlambatan Distribusi Konversi

MOJOKERTO - Keterlambatan program konversi minyak tanah (mitan) ke gas elpiji di wilayah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto terus mendapat sorotan kalangan DPRD Kota Mojokerto. Terbaru, Komisi II bakal mendesak Pertamina Regional V Jatim untuk segera melakukan distribusi.

Akibat keterlambatan ini keresahan di tingkat masyarakat sudah menjadi gejolak. Salah satunya adanya kepadatan antrean mitan di sejumlah pangkalan yang tak bisa dihindari. Bahkan, tidak sedikit warga terluka setelah terlibat insiden saling dorong dan berebut. "Kejadian yang belakangan terjadi sudah menjadi keresahan serius bagi masyarakat. Atas dasar itu kita akan mempresur PT Pertamina secepatnya membagikan paket konversi itu," ungkap anggota Komisi II, Deni Novianto, kemarin.

Deni mengungkapkan, Komisi II sebelumnya sudah turun tangan atas keterlambatan distribusi konversi di wilayah Kecamatan Magersari. Misalnya, mendatangi langsung rumah warga, pihak kelurahan dan Kantor Kecamatan Magersari. Hal itu, lanjut politisi asal Partai Demokrat (PD), untuk mengetahui perkembangan dan penyebab keterlambatan. "Hasil dari klarifikasi kita memang menyangkut fenomena konfersi. Tapi keterlambatan ini lebih disebabkan oleh pihak PT Pertamina dan PJU (Petrogas Jatim Utama, Red) selaku surveyor," terangnya.

Dari hasil penjelasan Camat Magersari Achmad Zainudin, Pertamina dan PJU sudah beberapa kali menjanjikan waktu distribusi. Bahkan, Zainudin yang kerap menerima desakan dari berbagai pihak juga tidak henti-hentinya menanyakan langsung pada PJU. "Dan itupun sampai sekarang belum ada kepastian," ujarnya.

Selain mengklarifikasi, Komisi II juga menerima informasi terbaru terkait waktu pendistribusian. Bahwa dari keterangan dengan cara menanyakan langsung, Pertamina menyebut distribusi terancam tidak dapat realisasi dalam waktu dekat. Sebaliknya dibagikan tiap tiga bulan sekali oleh Regional V, meliputi Mojokerto, Jombang, Nganjuk dan Madiun. Menyusul terkendalanya material paket konversi berupa tabung, kompor dan regulator yang terlambat. "Artinya dengan begitu akan terlalu lama. Makanya, dalam waktu dekat ini kita bersama Camat dan Disperindag bakal mendatangi langsung PT Pertamina Regional V," paparnya. "Paling tidak minggu depan kita ke sana (Surabaya, Red)," urainya.

Senada juga disampaikan, anggota Komisi II lainnya, Achmad Rusyad Manfaluti. Dalam desakan nanti, politisi asal PKB ini meminta Pertamina mendistribukan paket konversi sesuai produk Standar Nasional Indonesi (SNI). "Sebenarnya informasi yang kami dapat dari PJU ada tabung 10 ribu tabung elpiji. Tapi kami tetap meminta semua harus SNI," katanya. Dia menambahkan, keterlambatan yang ada sejauh ini lantaran PT Pertamina terkendala material konversi. Tetapi desakan yang dilakukan dalam waktu dekat, disikapi oleh komisi PT Pertamina harus mewujudkan skala prioritas. "Jika nanti ada tabung saja ya kita minta itu didistribusikan dulu. Yang penting, warga bisa menggunakan kompor elpiji meski terpaksa membeli slang dan regulator sendiri," teganya. Pertimbangan lain, lanjut Falut, ke depan adanya distribusi tabung elpiji tersebut setidaknya dapat mengurangi volume antrean mitan yang setiap hari hampir terjadi di sejumlah pangkalan. "Paling tidak seperti itu. Sehingga keresahan warga tidak terus-terusan terjadi seperti saat ini," tandasnya. (ris/nk)

Sumber : Radar Mojokerto