KPPI Bakal Datangi DPRD

MOJOKERTO - Gejolak kenaikan harga sembako di pasaran mulai mendapat reaksi. Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Mojokerto mendesak DPRD untuk lebih tanggap dan respons terhadap kebutuhan pokok yang memberatkan masyarakat. DPRD diminta mendorong Pemkot Mojokerto dengan cepat mengambil langkah antisipasi kenaikan harga. Bahkan, untuk merealisasikan hal itu, KPPI pekan depan akan mendatangi DPRD di Jalan Gajah Mada.

"Perhatian kebutuhan pokok di pasaran yang terus merangkak naik kami rasa cukup mendesak. Makanya dewan tidak boleh tinggal diam dan harus memperhatikan gejolak di tengah masyarakat," ungkap Ketua KPPI Hamidah, kemarin.

Kebutuhan pokok jelang Natal dan tahun baru yang dinilai cukup memberatkan masyarakat adalah gula pasir dan harga beras. Jika sebelumnya gula pasir di pasaran dijual Rp 11 ribu perkilogram dalam sehari kembali meroket hingga RP 12 ribu perkilogram. Sedangkan untuk beras jenis IR 64 yang sebelumnya dapat diperoleh dengan harga Rp 5.500 perkilogram kini sudah berkisar Rp 5.800 perkilogram. "Bahkan ibu-ibu sudah ada yang membeli gula dengan harga Rp 12.500 perkilogram. Ini kan sudah menyusahkan masyarakat. Khususnya kaum ibu rumah tangga," kata mantan anggota dewan ini.

Selain sembako, politisi asal PPP ini juga meminta dewan menyikapi antrean mitan yang belakangan terus terjadi di wilayah Kecamatan Magersari. Meski, antrean itu lebih disebabkan karena program konversi elpiji pengganti mitan yang belum terdidistribusi, namun wakil rakyat, lanjut Hamidah tidak boleh tinggal diam. "Makanya kita akan mendesak dewan bisa memperjuangkan nasib masyarakat yang ada dibawah. Makanya jangan hanya diam dan lebih memprioritaskan peningkatan SDM atau kebijakan yang tidak menyentuh masyarakat langsung," tegasnya.

Senada juga disampaikan Sekretarais KPPI, Indriati Adawiyah. Menurutnya, langkah konkrit yang harus disikapi dewan adalah dengan segera mungkin mendesak pemkot melakukan antisipasi. Semisal, menggelar pasar murah di lokasi tepat sasaran dan menyentuh masyarakat langsung. Di lingkungan Kelurahan, tempat keramaian hingga tingkat RT/RW. "Sehingga masyarakat miskin atau ekonomi menengah kebawah dapat tercover semua," katanya.

Diharapkan, dengan langkah demikian, keresahan masyarakat terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan sambako tidak akan berlangsung dalam waktu yang lama. "Harapan kita seperti itu. Jangan sembako seperti gula dan beras tidak bisa terbeli oleh masyarakat bawah," urai ketua Fatayat NU Kota Mojokerto ini.

Hamidah menambahkan, disamping persoalan sembako, desakan dewan yang rencananya akan digelar pekan depan, sekaligus juga menanyakan perihal anggaran APBD yang menyangkut pemberdayaan perempuan berikut program-progarm pemkot. Baik di sektor perindustrian dan perdagangan atau melalui Program KB dan Pemberdayaan Perempuan. "Sebab kami melihat pemberdayaan perempuan di Kota saat ini masih sangat minim. Kalau seperti itu, kami khawatir akan berdampak pada kesetaraan gender dan peran perempuan ke depan," pungkasnya. (ris/nk)

Sumber : Radar Mojokerto