Dianggarkan Rp 104 Juta di RAPBD 2010

MOJOKERTO - Kendati banyak satuan kerja (satker) di Pemkot Mojokerto yang mengurungkan niatnya untuk belanja teknologi informasi (TI) berupa laptop pada APBD 2010, namun hal itu tak berlaku di Sekretariat DPRD. Satker yang berfungsi melayani tugas kelembagaan wakil rakyat justru mengusulkan anggaran belanja laptop.

Bahkan, usulan yang sudah berjalan mulus dalam pembahasan RAPBD dianggarkan senilai Rp 104 juta atau setara dengan pembelian 8 unit laptop. ''Soal IT berupa laptop ini sudah dibahas oleh eksekutif dan DPRD melalui pembahasan RAPBD,'' ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Riha Mustofa, kemarin.

Riha sapaan Riha Mustofa mengatakan, belanja laptop dengan total sebanyak 8 unit pada tahun 2010 tersebut bakal diperuntukkan sebagai penunjang tugas DPRD. Diantaranya, 3 unit dipegang oleh 3 pimpinan DPRD. Sedangkan 3 unit lainnya digunakan 3 komisi. Terbagi atas Komisi I (Pemerintahan), Komisi II (Pembangunan) dan Komisi III (Kesra). Serta dua unit laptop lainnya difungsikan pada sekretariat dewan dan pramu (pelayan) pimpinan dewan. ''Pada intinya laptop itu bertujuan untuk meningkatkan kinerja. Baik di komisi, pimpinan maupun kelembagaan,'' terangnya.

Riha yang juga pernah menjabat dewan periode 2004-2009 ini menambahkan, alasan yang mendasar belanja laptop yang sedianya bermerek Toshiba itu, lantaran laptop-laptop yang sudah ada, dinilai tak layak digunakan kembali. Selain, kondisinya tak mendukung, keberadaan laptop baru nanti diproyeksikan mampu menyimpan data dan memenuhi kebutuhan anggota dewan.

''Sekarang tidak zaman lagi menggunakan alat yang manual. Ya mungkin karena perkembangan zaman. Sehingga nanti saat dibutuhkan tinggal membuka data dan langsung bisa ditayangkan. Apalagi di ruang rapat sudah ada fasilitas LCD proyektor,'' tambah Riha.

Disinggung mengenai banyaknya satker yang tidak mengusulkan fasilitas IT dalam APBD 2010, politisi yang pernah menjalani Pergantian Antarwaktu (PAW) kala diberangkatkan PKB ini, berpandangan dewan justru lebih membutuhkan. Disamping fasilitas yang sudah ada tidak memadai lagi, laptop tersebut cukup membantu kinerja dan tugas DPRD.

''Kalau satker yang lain kan sebelumnya sudah ada. Makanya, kita harapkan dengan IT yang baru ini komunikasi lebih intens dan transparan. Baik dengan satker maupun masyarakat," tegasnya.

Kendati demikian, rencana belanja laptop yang mulus dalam pembahasan RAPBD 2010 itu tak sepenuhnya didukung seluruh anggota dewan.

Drajat Stariadji, Sekretaris FKPN (Fraksi Keadilan Persatuan Nasional) misalnya, menanyakan komitmen eksekutif. Jika banyak satker yang tidak mengusulkan belanja laptop, namun sekretariat dewan justru mendapat perlakuan berbeda. Terlebih dengan pengadaan laptop sebanyak 8 unit.

''Artinya ini kan tidak ada komitmen. Kalau satker-satker tidak mengusulkan, yang lain (sekretariat dewan) semestinya juga melakukan hal yang sama,'' ujarnya. Akan tetapi, lantaran sudah disepakati eksekutif dan dewan, Drajat mengaku cukup menyayangkan. ''Paling tidak ini akan kami jadikan catatan kami ke depan,'' tandasnya. (ris/yr)
Sumber : Radar Mojokerto