SEMENTARA itu, banyaknya warga dan pengendara jalan yang menjadi korban akibat galian PDAM Tirta Maja di sejumlah jalan, dewan Kota Mojokerto langsung menyikapi. Tujuh fraksi bakal menuangkan pandangan umum (PU) pada Paripurna RAPDB 2010 mendatang. Beberapa item yang bakal dituangkan yakni keberadaan proyek, anggaran, pelaksanaan dan tingkat koordinasi antar satuan kerja (satker). ''Sudah kita sampaikan pada masing-masing fraksi supaya proyek itu disikapi pada PU mendatang,'' ungkap Ketua Badan Anggaran (Banggar), Syaiful Arsyad.

Selain melalui PU, kata Syaiful, melalui Komisi II (Pembangunan) pihaknya sudah merencanakan pemanggilan pada PDAM dan rekanan selaku pelaksana. Tepatnya, setelah pembahasan RAPDB tuntas, yang dijadwalkan pada 15 Desember mendatang. ''Jelas mereka akan kami panggil,'' kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini.

Menurutnya, rencana pemanggilan itu memang dilatar belakangi beberapa hal. Diantaranya, dewan menilai proyek peggalian dan pemasangan minim kordinasi atara satker yang ada. Baik PDAM dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), maupun PDAM dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Termasuk Pemprov dan Pemkot Mojokerto ''Semestinya kan harus ada koordinasi. Apalagi kegiatan yang didanai dari luar APDB kota. Sebab jika tidak, maka hasilnya tidak bisa optimal, seperti proyek galian saat ini," imbuhnya.

Karenanya, dari banyaknya pengendara dan warga yang menjadi korban kecelakaan, Komisi II berharap PDAM Tirta Maja dan dua rekanan segera melakukan perbaikan sesuai rekondisi (kondisi semula) yang ada. Baik dari sisi kebersihan, pemadatan atau pengaspalan jalan sesuai. ''Rekondisi ini wajib dilakukan oleh rekanan. Sebab mereka berkewajiban membenahi sesuai rekondisi semula karena sudah tertuang dalam anggaran. Jangan sampai seperti ini (perbengkalai, Red). Karena hanya merugikan masyarakat dan pengendara,'' tambah Sekretaris Komisi II, Sonny Basoeki Rahardjo. (ris/yr)

Sumber : Radar Mojokerto