Dewan Kota Jelang Tutup Anggaran 2009

MOJOKERTO - Menjelang berakhirnya masa APBD Kota Mojokerto tahun 2009 ditandai dengan kegiatan jalan-jalan satker dan lembaga pengguna anggaran. Kemarin misalnya, dewan kota menggelar kunjungan kerja (kunker) dan studi banding ke luar Jawa.

Kali ini para wakil rakyat yang tergabung komisi-komisi itu mendatangi tiga daerah di tiga pulau berbeda. Komisi I (Pemerintahan) bakal bertolak ke Lombok Mataram NTB, Komisi II (Perekonomian dan Pembangunan) terbang ke Banjarbaru Kalimantan Selatan. Sedangkan Komisi III (Kesra) mengunjungi daerah Tabanan, Bali. Bahkan dibanding komisi yang lain, Komisi III lebih dulu terbang ke Pulau Dewata pada Minggu (22/11) kemarin.

''Keberangkatan komisi ini berbeda-beda. Menyesuaikan bidang masing-masing," ungkap salah satu sumber pada Darmo. Dia mengatakan, setelah Komisi III, sesuai jadwal, di urutan kedua Komisi I berangkat Senin (23/11) kemarin. Sedangkan Komisi II akan berangkat pada hari ini.

Kegiatan masing-masing komisi dianggarkan sebesar Rp 50 juta dan berlangsung selama 3 hari. Itu sudah termasuk biaya penginapan dan transportasi pulang pergi (PP) menggunakan pesawat terbang.

Dari perjalanan hingga berada di lokasi tujuan, setiap komisi bakal menghabiskan waktu untuk sekadar mengunjungi dan melihat langsung bagaimana bentuk program dan pelaksanaan yang ada tiga daerah sasaran tersebut.

Sumber yang juga menjabat sebagai anggota dewan itu menyebut, kegiatan itu sebagai bentuk penyerapan anggaran masa tutup APBD tahun 2009. ''Ya mungkin. Daripada tidak terserap banyak yang bilang lebih baik digunakan untuk kegiatan,'' tambahnya.

Ketua Komisi III, Nur Aida Rahayu Ningsih mengatakan, keberangkatan komisi yang dia pimpin menuju pulau dewata bukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran. Namun karena sudah terjadwal dan penggunaan anggarann sesuai aturan. Maka komisinya akan memanfaatkan dengan baik.

''Dalam kegiatan ini akan kita fokuskan pada bidang komisi. Katanya program pendidikan dan kesehatan di sana (Tabanan, Red) cukup baik,'' terangnya. Meski tidak menyebut sebagai persiapan pembahasan RAPBD 2010, politisi berjilbab ini mengaku, hasil studi banding nanti bakal menjadi masukan program pendidikan dan kesehatan di Kota Mojokerto mendatang.

''Kita gali bagaimana program itu bisa berjalan baik di sana. Sistem belajar mengajar (SBM) maupun pelayanan kesehatan," tuturnya.

Sekretaris Komisi II Sonny Basoeki Raharjo mengaku, Komisi II bakal menelusuri berbagai macam program sesui bidang yang ditangani. Semisal, potensi PAD, pemuatan budaya lokal, UKM dan perencanaan proyek fisik antara rekanan dan pemerintah daerah. ''Untuk investasi kita cari tahu bagaimana mereka menggali. Termasuk tak kalah penting adalah pelakasanaan proyek. Kita tanya bagaimana bentuk kerjasama rekanan dan pemerintah," jelasnya. ''Soal hasil nanti akan kita padukan dengan iklim di pemkot. Mana model yang tepat untuk digunakan,'' paparnya.

Perihal kegiatan luar pulau itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto Mulyadi membenarkan adanya kunjungan berbeda tempat dan waktu oleh masing-masing komisi. Itu tak lain memang untuk menyesuaikan pada program dan bidang yang ditangani.

Hanya, sebelumnya, pimpinan dewan sudah memberikan penekanan pada semua komisi agar sepulangnya dari studi banding mereka bisa melaporkan hasilnya. Baik pada lembaga maupun pada publik. ''Sudah jelas kita minta per komisi supaya menyampaikan hasil studi banding yang ada. Termasuk pada masyarakat. Ya paling tidak output-nya nanti akan ada masukan pada satker (satuan kerja, Red) di lingkup pemkot," tegasnya.

Sementara itu, menanggapi kegiatan yang menyerap anggaran ratusan juta itu, Ketua IKA-PMII Mojokerto Aang Baihaqi menyesalkan keputusan yang diambil DPRD Kota. Sebab, bila untuk mengetahui program-program, kata Aang, dewan tidak harus pergi ke luar pulau. ''Kenapa harus jauh-jauh. Program pemerintah atau pelayanan publik kan banyak daerah yang bagus di kepulauan Jawa. Termasuk di Jateng dan Jabar," terangnya.

Karenanya, Gus Aang sapaan Aang Baihaqi ini mensinyalir para wakil rakyat tersebut hanya akan mengejar anggaran SPPD (surat perjalanan dinas daerah) keluar pulau. Yakni Rp 750 ribu per orang per hari dibanding kegiatan dalam pulau sebesar Rp 350 ribu. ''Artinya kegiatan ini sekadar untuk memenuhi keinginan dewan sendiri. Tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan output dari hasil studi banding," tegasnya. (ris/yr)

(Sumber :  Radar mojokerto )