Kota Mojokerto berhasil meraih juara II Pro Poor Award Provinsi Jawa Timur 2009 yang diberikan oleh Wakil Gubernur Drs. H. Syaifullah Yusuf kepada Walikota Mojokerto Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM dalam acara Malam Penganugrahan Pro Poor Award di Studio JTV Graha Pena Surabaya, Rabu (18/11) malam. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten yang memiliki komitmen, kepedulian, dan berprestasi dalam usaha penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur.

Penghargaan ini diberikan kepada tiga Kabupaten/Kota di Jawa Timur yaitu Juara I diraih Kabupaten Lamongan, Juara II Kota Mojokerto dan Juara III Kota Blitar. Ketiga daerah ini dianggap memiliki keberhasilan di bidang penerapan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro poor budgeting), inovasi/kreatifitas dalam upaya penanggulangan kemisikinan, serta keberhasilan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan Kota Mojokerto memiliki program unggulan yaitu bedah rumah dengan pelaksana Badan Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu juga program Jamkesmas, raskin dan sebagainya. Dan dengan diraihnya penghargaan ini, kota Mojokerto juga mendapat uang pembinaan sebesar Rp. 100 juta.

Sementara wagub mewakili Gubernur dalam sambutannya mengatakan presentase penduduk di Jatim menunjukkan kecenderungan terus menurun. Pada 2007 angka kemiskinan sebesar 18,89% dan pada 2008 menjadi 18,51%. Pada Maret 2009 turun lagi menjadi 16,68%. Bahkan penurunan kemiskinan di Jatim mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai propinsi yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara progresif. “Namun persoalan kemiskinan bukan sekedar berapa jumlah dan presentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,” paparnya.

Dalam acara yang dihadiri oleh pejabat di lingkungan pemprov Jatim tersebut juga dihadiri Walikota/Bupati se Jatim, Kepala Badan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat se Jatim serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.  (Rr-Humas)