Berdasarkan audit yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pambangunan Propinsi Jatim pada tahun 2007 kepada beberapa partai politik penerima bantuan keuangan tentang temuan beberapa masalah yang dilakukan partai politik yang telah mendapat bantuan keuangan tersebut antara lain penggunaan dan pengadministrasian yang tidak sesuai dengan Perwalikota Mojokerto. Karena itulah pemerintah kota Mojokerto melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol linmas) Kota Mojokerto mengadakan Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Bantuan Partai Politik di Gedung Pertemuan Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari, Kamis (14/5). 

Kepala Bakesbangpol linmas Sumardi mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar para partai politik yang telah mendapat kursi di DPRD saat ini bisa menggunakan dan mengadiministrasikan bantuan keuangan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Mojokerto yang telah ditetapkan. 

Peserta bintek ini berjumlah 50 orang yang terdiri dari unsur partai politik yaitu dari DPC PAN, PDIP, Golkar, PKS, Demokrat, Kesatuan dan Persatuan Indonesia, PPP, PKNU, Hanura, PKB dan Patai Republik Nusantara. Hadir pula aparat kelurahan se kota Mojokerto. Sebagai nara sumber dari Propinsi Jawa Timur yaitu dari Kantor Badan Pemeriksa dan Pembangunan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kantor Diklat Propinsi. Materi juga diberikan oleh Inspektorat dan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.

Bintek dibuka oleh Wakil Walikota (wawali) Mojokerto Drs. Mas’ud Yunus mewakili Walikota. Dalam sambutannya wawali mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kewajiban-kewajiban yang salah satunya adalah melaksanakan kehidupan demokrasi yang baik. 

Lebih lanjut dikatakan wawali bahwa demokrasi merupakan alat yang hasil akhirnya adalah kesejahteraan umum. “Dalam demokrasi ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu keadilan, perlindungan hukum dan ending-nya adalah kesejahteraan umum,” paparnya.
Partai politik sebagai salah satu elemen demokrasi yang penting diharapkan bisa lebih intens dalam berkomunikasi dengan masyarakat karena sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dan dengan adanya kegiatan ini diharapkan parpol bisa menggunakan dana bantuan sesuai dengan peraturan walikota dan petunjuk tehnis pelaksanaan sehingga hasilnya pun dapat dipertanggunjawabkan kepada masyarakat, kata wawali. (Rr-Humas)