blog-image

Diklatpim Tingkat IV Angkatan 248 Pola Kemitraan Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Mojokerto ditutup oleh Walikota Mojokerto di Pendopo Graha Praja Wijaya, Selasa (5/5). 

Kepala Badan Kepegawaian Kota Mojokerto Drs. Irfan Sugijanto, MSi dalam laporannya mengatakan bahwa diklatpim ini diikuti sebanyak 40 orang pejabat struktural Eselon IV dan V yang terdiri dari 30 orang dari pemkot Mojokerto, 8 orang dari pemkab Ngawi dan 2 orang dari pemkab Lamongan.
 
Materi pengajaran dalam diklatpim ini antara lain good governance, excellent service, kajian sikap prilaku, manajemen publik, kepemimpinan serta observasi lapangan. Observasi lapangan bertempat di Surakarta antara lain di Dinas P dan K serta Kantor Kecamatan Banjarsari.

“Dari Diklatpim ini diperoleh kedisiplinan peserta baik dalam mengikuti pelajaran maupun di asrama, materi narasumber sesuai dengan silabi dan jadwal, serta animo peserta yang antusias dalam mengikuti kegiatan ini,” kata Irfan. 

Lebih lanjut dikatakannya berdasarkan keputusan Badan Diklat Propinsi Jawa Timur tanggal 4 Mei 2009 pukul 09.00 memutuskan bahwa dari 40 orang peserta yang dinyatakan lulus dengan predikat baik sekali sebanyak 37 orang dan 3 orang mendapat predikat memuaskan. 

Drs. Totok Hadi Pranoto Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi mewakili Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur mengatakan bahwa ada beberapa factor yang harus dicermati oleh organisasi pemerintahan agar bisa eksis di era global yaitu kecepatan. Ini memiliki pengertian dalam yang harus dibarengi dengan ketelitian. “Contohnya yaitu respon dengan masyarakat yang dilayani harus cepat dan teliti,” kata Totok.

Faktor selanjutnya, sambung Totok, adalah fleksibilitas dari kemampuan SDM yaitu mau mempelajari ketrampilan baru. Kemudian integritas, jangan sampai ada egosentris dan jalan sendiri-sendiri dalam suatu organisasi, mulai dari bawah sampai top leader. Dan terakhir adalah inovasi dalam bekerja harus dimiliki.

“Pejabat Eselon IV harus lebih pandai dan cermat dibandingkan dengan atasannya, karena memiliki kemampuan teknis seperti bagaimana mengelola tugas. Telaahan staf harus cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan atasan,” tegas Totok.  

Sementara dalam sambutan Walikota mengatakan seharusnya para peserta bisa lebih baik setelah mendapatkan diklatpim selama 5 minggu. “Jangan sampai waktu 5 minggu jadi muspro karena tidak dimanfaatkan dan diterapkan dengan baik,” harapnya. 
Penutupan DIklatpim ini ditandai dengan pelepasan tanda peserta dan penyerahan Kertas Kerja Angkatan kepada Walikota. (Rr-Humas)