MOJOKERTO - Setelah dewan ramai-ramai ke luar kota, giliran satuan kerja (satker) di Kota Mojokerto. Menyusul APBD 2009 bisa diserap, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) hari ini berangkat ke Bali. Mengajak serta camat dan Komisi I DPRD setempat, mereka memilih daerah tujuan Kota Denpasar.

Rencananya, rombongan berada di Pulau Dewata itu selama dua hari. Berangkat hari ini dan menginap semalam, besok sudah perjalanan kembali ke Kota Mojokerto. ''Kami ke Bali untuk studi banding. Berangkat besok (hari ini, Red), tanggal 12-nya sudah pulang,'' ungkap Kepala Dispenduk Capil Kota Mojokerto, Sutomo ketika dimintai konfirmasi kemarin.

Studi banding tersebut kaitannya dengan pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Dan dipilihnya Kota Denpasar, menurutnya, karena pemerintahan di sana sudah menjalankan sistem online. Untuk mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tak perlu ke kantor dinas. ''Karena sudah online, bisa langsung di kantor kecamatan,'' katanya.

Selama studi banding itu, pihaknya bersama rombongan bermaksud melihat langsung dan mempelajari pelaksanaannya. Pasalnya, selain di Kota Mojokerto sejauh ini belum tersedia layanan tersebut, juga ada keinginan untuk menyedikannya. Dengan cukup di kantor kecamatan, warga sudah bisa mendapatkan pelayanan pengurusan KK dan KTP yang ditandatangani kepala dinas. Sebab, dengan SIAK, KK maupun KTP harus ditandangani kepala dinas. ''karena belum online, warga harus ke kantor dinas,'' katanya.

Mengingat dalam pelaksanaannya akan melibatkan pihak kecamatan, keberangkatannya ke Kota Denpasar juga mengajak serta camat. Sehingga, dua camat yang ada, Camat Prajuritkulon dan Magersari bisa melihat dan mempelajari pelaksanaannya. ''Memang, hanya untuk KK dan KTP. Kalau Catatan Sipil, bisa langsung ke kantor dinas. Kan, tidak sehari-hari,'' katanya.

Sementara itu, terkait tujuannya mengajak serta dewan dari Komisi I, Sutomo mengatakan, agar dalam pelaksanaannya nanti bisa mendukung. Terutama terhadap dukungan anggaran. Kalau dewan bisa melihat langsung, mereka diharapkan bisa membantu untuk penyediaan angaran. ''Sebab, kalau nanti dilaksanakan di Kota Mojokerto, tentunya membutuhkan anggaran,'' ujarnya.

Anggaran sendiri dibutuhkan untuk penyediaan kelengkapannya. Termasuk pengadaan komputer dan perangkat lainnya. ''Karena kependudukan, kami mengajak Komisi I,'' katanya.

Anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Paulus Swasono yang dimintai konfirmasi perihal tersebut mengaku belum mengetahui. ''Coba nanti saya lihat di rumah, apakah sudah ada undangan,'' katanya singkat. (abi/yr)

 

Sumber : Rradar Mojokerto