Pemkot Tambah Anggaran Jamkesmas

Realisasi penggunaan kartu Jamkesmas mulai hari ini ternyata tidak sepenuhnya didanani oleh Departemen Kesehatan RI. Karena jumlah keluarga miskin di (Gakin) Kota Mojokerto lebih banyak dibandingkan yang didata BPS untuk penerimaan Jamkesmas ini.

Hal ini dikatakan dr Ambar Sutrisno MSi, kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto, yang mengungkapkan, kuota yang diberikan pemerintah pusat terkait Jamkesmas untuk warga miskin di kota hanya untuk 17 ribu warga miskin. ''Padahal, kebutuhan Jamkesmas untuk warga miskin kota mencapai lebih dari 18.000,'' ujarnya.

Akhirnya, kata dr Ambar, kekurangan tersebut diberikan solusi dengan mendanai dari APBD Kota Mojokerto. ''Kita ambilkan anggarannya dari APBD kota 2008. Jumlahnya sekitar 1.200 orang yang belum terdata dan masuk data kota,'' jelasnya.

dr Ambar mengemukakan, proses verifikasi data penerima Jamkesmas itu telah dilakukan oleh BPS. Selanjutnya, BPS menyerahkan kepada Depkes RI. Oleh Depkes, data tersebut yang digunakan sebagai acuan penerima kartu Jamkesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

''Nah, pemerintah kota selanjutnya memverifikasi by name by address daftar penerima kartu Jamkesmas. Dan di lapangan ternyata banyak warga miskin yang tidak masuk daftar. Akhirnya, kita akomodasi melalui dana APBD,'' ujar dia.

dr Ambar mengungkapkan, untuk pelayanan di Puskesmas, anggaran untuk Jamkesmas ini telah disalurkan, demikian pula ke RSUD. Sedangkan pasien penerima kartu Jamkesmas Depkes pencairannya di RSUD setelah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Independen yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Depkes. ''Untuk Puskesmas, dananya sudah di Puskesmas masing-masing. Sehingga, tidak perlu mengajukan klaim. Untuk RS inilah yang baru diklaimkan ke Depkes,'' kata dr Ambar lagi.

Karena sumber dananya yang berbeda, maka kartu yang dikeluarkan pun berbeda pula. Untuk Jamkesmas yang didanai APBN, maka pembuatannya ditangani oleh PT Askes. Sebaliknya, untuk Jamkesmas yang didanai oleh APBD kota, maka kartu Askeskinnya dibuat oleh Dinkes kota. ''Jadi, warna kartunya berbeda. Namun, jaminan yang diberikan tetap sama,'' ungkapnya. (in/yr)

Sumber        :        Radar Mojokerto