Dewan Tolak Usulan Dinsos
- Post by Kota on 05 August 2008
Terkait Penambahan Anggaran dalam P-APBD
MOJOKERTO - Keinginan Dinas Kesejahteraaan Sosial (Dinkessos) Kota Mojokerto bisa menambah anggaran beberapa programnya dipastikan kandas. Hal itu setelah DPRD setempat sepakat menolak usulan yang diajukan pada momentum perubahan APBD (P-APBD) 2008 tersebut. Mereka menilai anggaran yang sudah tersedia sudah cukup.
Penambahan itu sedianya diperuntukkan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. ''Kedua program itu sebelumnya sudah diberikan anggaran pada APBD 2008. Karena dirasa masih cukup, sehingga tidak perlu untuk ditambah lagi," tegas Sektetaris Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Ivan Syahrudi saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Selain itu, melihat sisa waktu yang ada sebelum tutup tahun, jika dilakukan penambahan sangat tidak tepat. Karena kemungkinan besar, program yang telanjur didanai itu tidak bisa dilaksanakan. ''Sehingga, lebih baik ditunda dulu. Kan, bisa untuk anggaran tahun 2009 nanti," ujarnya.
Dikatakan Ivan, total penambahan yang diusulkan untuk dua program tersebut mencapai hampir Rp 1 miliar. Antara lain, untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diusulkan sebesar Rp 470 juta dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial sebesar Rp 480 juta. ''Masing-masing program itu sebelumnya sudah dianggarkan. Untuk pemberdayaan fakir miskin misalnya, sudah dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar. Sedangkan, program pemberdayaan kelembagaan sudah disediakan Rp 348,8 juta," katanya.
Lebih rinci Ivan mengatakan, penambangan anggaran sebesar Rp 470 juta sedianya untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Bentuk kegiatannya, penganggaran bantuan kepada seniman miskin, karang wredha dan LPMM. ''Kalau yang tambahan Rp 480 juta rencananya untuk peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat dengan bentuk kegiatan penganggaran pelatihan bagi remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial," katanya.
Sikap tersebut dibenarkan Paulus Swasono, anggota dewan Kota Mojokerto lainnya. Bahkan, menurutnya, tak sebatas anggaran yang ada dirasa sudah cukup, dia juga menyentil seputar capaian hasil dari program yang diusulkan tambah anggaran tersebut. ''Selama ini, kami melihat hanya itu-itu saja. Tidak ada peningkatan," katanya. (abi/yr)
MOJOKERTO - Keinginan Dinas Kesejahteraaan Sosial (Dinkessos) Kota Mojokerto bisa menambah anggaran beberapa programnya dipastikan kandas. Hal itu setelah DPRD setempat sepakat menolak usulan yang diajukan pada momentum perubahan APBD (P-APBD) 2008 tersebut. Mereka menilai anggaran yang sudah tersedia sudah cukup.
Penambahan itu sedianya diperuntukkan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. ''Kedua program itu sebelumnya sudah diberikan anggaran pada APBD 2008. Karena dirasa masih cukup, sehingga tidak perlu untuk ditambah lagi," tegas Sektetaris Komisi III (Kesra) DPRD Kota Mojokerto, Ivan Syahrudi saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Selain itu, melihat sisa waktu yang ada sebelum tutup tahun, jika dilakukan penambahan sangat tidak tepat. Karena kemungkinan besar, program yang telanjur didanai itu tidak bisa dilaksanakan. ''Sehingga, lebih baik ditunda dulu. Kan, bisa untuk anggaran tahun 2009 nanti," ujarnya.
Dikatakan Ivan, total penambahan yang diusulkan untuk dua program tersebut mencapai hampir Rp 1 miliar. Antara lain, untuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) diusulkan sebesar Rp 470 juta dan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial sebesar Rp 480 juta. ''Masing-masing program itu sebelumnya sudah dianggarkan. Untuk pemberdayaan fakir miskin misalnya, sudah dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar. Sedangkan, program pemberdayaan kelembagaan sudah disediakan Rp 348,8 juta," katanya.
Lebih rinci Ivan mengatakan, penambangan anggaran sebesar Rp 470 juta sedianya untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin. Bentuk kegiatannya, penganggaran bantuan kepada seniman miskin, karang wredha dan LPMM. ''Kalau yang tambahan Rp 480 juta rencananya untuk peningkatan SDM kesejahteraan sosial masyarakat dengan bentuk kegiatan penganggaran pelatihan bagi remaja putus sekolah dan wanita rawan sosial," katanya.
Sikap tersebut dibenarkan Paulus Swasono, anggota dewan Kota Mojokerto lainnya. Bahkan, menurutnya, tak sebatas anggaran yang ada dirasa sudah cukup, dia juga menyentil seputar capaian hasil dari program yang diusulkan tambah anggaran tersebut. ''Selama ini, kami melihat hanya itu-itu saja. Tidak ada peningkatan," katanya. (abi/yr)
Sumber : Radar Mojokerto