Peluncuran Posdaya Di Kota Mojokerto
- Post by humas on 14 April 2008
KOTA MOJOKERTO - Prof. Dr. Hariyono Suyono mengajak masyarakat kota Mojokerto entaskan kemiskinan. Hal ini diungkapkan pada saat peluncuran program Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Acara diselenggarakan di gedung DPRD Kota Mojokerto Senin (14/4), yang dihadiri oleh Walikota Mojokerto Ir. H. Abdul Gani Suhartono, MM, Kepala BKKBN Propinsi Jatim Ketua DPRD Kota Mojokerto Noercholis, Tim LPM Universitas Airlangga, Kepala Dinas KB-KS Kota Mojokerto, dan Kepala Dinas / Instansi, serta Mitra Kerja Program KB-KS se-Kota Mojokerto.
Drs. Edi Suyanto Kepala KB-KS Kota Mojokerto, melaporkan bahwa acara yang dihadiri kurang lebih 150 orang ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengarahan dan kebijakan khusus baik dari Prof. Dr. Hariyono Suyono serta dari Kepala BKKBN Propinsi Jatim untuk meningkatkan pengetahuan dan kegiatan lapangan tentang pelaksanaan kegiatan program KB secara maksimal. “Di Mojokerto tidak hanya melayani Program KB saja melainkan juga memberi pelayanan prima seperti pemeriksaan kegagalan KB,” kata Drs. Edi Suyanto.
Dalam sambutan Walikota Mojokerto menjelaskan, “Program KB di kota Mojokerto cukup bagus, kesertaan KB sudah cukup tinggi mencapai 80,67 % dari pasangan usia subur, angka kelahiran / Total Fertility Rate (TFR) Mojokerto mencapai 1,8 (Jawa Timur rata-rata 1,92). Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 3,54 (catur warga).”
Wilayah kota Mojokerto memiliki luas 16,46 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 113 ribu jiwa hanya terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kelurahan, termasuk kota yang paling kecil dan terpadat dengan rata-rata sekitar 6.758jiwa/ km2.
Prof. Dr. H. Haryono Suyono mengajak masyarakat Kota Mojokerto dengan cara seluruh kelompok saling bekerjasama dalam membangun manusia untuk mengentaskan kemiskinan. Saat ini penduduk miskin tidaklak menurun malah meningkat. Pengentasan kemiskinan bisa melalui pengembangan RT, RW atau desa menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Untuk itu, kata Haryono, menjadikan manusia sebagai titik sentral pembangunan, yaitu manusia yang bertaqwa, sehat, umur panjang, cerdas, trampil, setara gender, dan trampil menjadi sangat penting dilakukan. "Dengan demikian akan tercipta lingkungan kondusif dan demokratis. Salah satunya dengan menciptakan lembaga pelayanan kepada keluarga kurang mampu, balita, usia sekolah, usia kerja serta lanjut usia," tegasnya.
Menurut Haryono, Walikota Mojokerto harus bisa turun langsung melihat kegiatan masyarakat. Meski demikian semua kegiatan di desa tersebut harus mengacu kepada Millenium Developmnet Goals (MDGs) yaitu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan asuransi kesehatan terhadap wirausaha, pendidikan, keterampilan dan kesehatan. "Bila masyarakat Mojokerto yang mempunyai keahlian membuat profil bangunan lalu diberi keterampilan akan mempunyai daya tawar yang tinggi. Pendidikan itu bukan mencari ijasah tapi keterampilan yang laku jual," tambahnya.
Untuk mencapai hal itu harus ada komitmen pemerintah daerah, serta peran DPRD yaitu legislasi dan pendanaan untuk mendukung kegiatan awal pemberdayaan yang diikuti dengan gerakan mandiri.
Haryono mengatakan desa tersebut sangat potensial membangun Posdaya. Membangun Posdaya desa sebagai pusat informasi dan pendidikan. Mengembangkan Posdaya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pelayanan MDGs. "Posdaya atau BKM bisa sebagai pusat pemberdayaan agama, budaya, ekonomi, pendidikan, KB, kesehatan dan lingkungan. Termasuk juga memperhatikan masyarakat yang cacat dan orang lanjut usia untuk mendapatkan keterampilan.
Dalam kesempatan kali ini Prof. Dr. Hariyono Suyono, Walikota Mojokerto beserta rombongan juga melakukan kunjungan Posdaya di Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. (Rr-Humas)
Drs. Edi Suyanto Kepala KB-KS Kota Mojokerto, melaporkan bahwa acara yang dihadiri kurang lebih 150 orang ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pengarahan dan kebijakan khusus baik dari Prof. Dr. Hariyono Suyono serta dari Kepala BKKBN Propinsi Jatim untuk meningkatkan pengetahuan dan kegiatan lapangan tentang pelaksanaan kegiatan program KB secara maksimal. “Di Mojokerto tidak hanya melayani Program KB saja melainkan juga memberi pelayanan prima seperti pemeriksaan kegagalan KB,” kata Drs. Edi Suyanto.
Dalam sambutan Walikota Mojokerto menjelaskan, “Program KB di kota Mojokerto cukup bagus, kesertaan KB sudah cukup tinggi mencapai 80,67 % dari pasangan usia subur, angka kelahiran / Total Fertility Rate (TFR) Mojokerto mencapai 1,8 (Jawa Timur rata-rata 1,92). Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga 3,54 (catur warga).”
Wilayah kota Mojokerto memiliki luas 16,46 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 113 ribu jiwa hanya terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kelurahan, termasuk kota yang paling kecil dan terpadat dengan rata-rata sekitar 6.758jiwa/ km2.
Prof. Dr. H. Haryono Suyono mengajak masyarakat Kota Mojokerto dengan cara seluruh kelompok saling bekerjasama dalam membangun manusia untuk mengentaskan kemiskinan. Saat ini penduduk miskin tidaklak menurun malah meningkat. Pengentasan kemiskinan bisa melalui pengembangan RT, RW atau desa menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Untuk itu, kata Haryono, menjadikan manusia sebagai titik sentral pembangunan, yaitu manusia yang bertaqwa, sehat, umur panjang, cerdas, trampil, setara gender, dan trampil menjadi sangat penting dilakukan. "Dengan demikian akan tercipta lingkungan kondusif dan demokratis. Salah satunya dengan menciptakan lembaga pelayanan kepada keluarga kurang mampu, balita, usia sekolah, usia kerja serta lanjut usia," tegasnya.
Menurut Haryono, Walikota Mojokerto harus bisa turun langsung melihat kegiatan masyarakat. Meski demikian semua kegiatan di desa tersebut harus mengacu kepada Millenium Developmnet Goals (MDGs) yaitu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan asuransi kesehatan terhadap wirausaha, pendidikan, keterampilan dan kesehatan. "Bila masyarakat Mojokerto yang mempunyai keahlian membuat profil bangunan lalu diberi keterampilan akan mempunyai daya tawar yang tinggi. Pendidikan itu bukan mencari ijasah tapi keterampilan yang laku jual," tambahnya.
Untuk mencapai hal itu harus ada komitmen pemerintah daerah, serta peran DPRD yaitu legislasi dan pendanaan untuk mendukung kegiatan awal pemberdayaan yang diikuti dengan gerakan mandiri.
Haryono mengatakan desa tersebut sangat potensial membangun Posdaya. Membangun Posdaya desa sebagai pusat informasi dan pendidikan. Mengembangkan Posdaya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai pelayanan MDGs. "Posdaya atau BKM bisa sebagai pusat pemberdayaan agama, budaya, ekonomi, pendidikan, KB, kesehatan dan lingkungan. Termasuk juga memperhatikan masyarakat yang cacat dan orang lanjut usia untuk mendapatkan keterampilan.
Dalam kesempatan kali ini Prof. Dr. Hariyono Suyono, Walikota Mojokerto beserta rombongan juga melakukan kunjungan Posdaya di Kelurahan Kranggan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto. (Rr-Humas)