Kota Mojokerto, Rabu (27/2)

Setelah mencermati Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Mojokerto tahun anggaran 2007, DPRD Kota Mojokerto menyampaikan rekomendasinya di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto, Rabu (27/2). Acara yang bertajuk Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka Penyerahan Keputusan tentang Rekomendasi atas LKPJT Walikota Mojokerto tahun anggaran 2007 ini dihadiri oleh Walikota Mojokerto, Pimpinan dan anggota DPRD, Muspida, Sekda, Kepala Badan/Dinas/Kantor, Muspika, TP PKK Kota, Camat dan Lurah se Kota Mojokerto.

Dalam rekomendasi hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPj yang dibacakan anggota Pansus H. M Sochib tersebut, wakil rakyat ini memberi sorotan tajam dan penilaian baik positif maupun negatif terhadap kinerja Pemerintah Kota Mojokerto.

Penilaian negatif ditujukan kepada Dinas P dan K, Dinkessos, Badan Pelayanan Kesehatan (Bapelkes) RSUD DR Wahidin Sudiro Husodo, serta Dinas Pekerjaan Umum menyangkut kualitas proyek fisik yang dinilai dibawah standar. Bahkan, secara tegas Dewan mendesak Walikota segera memberi sanksi tegas kepada rekanan yang disebut sebagai penyebab buruknya kualitas proyek fisik.

M. Sochib, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto menyatakan sorotan dan kritikan terhadap kinerja Dinas P dan K mengenai biaya pendidikan murah. Menyangkut SPP, Dewan menilai sekolah negeri justru lebih mahal dibanding sekolah swasta. Jika dengan bantuan SPP dari Pemkot diharapkan wali murid teringankan, justru hal itu memberatkan sekolah-sekolah negeri.

Penilaian minor juga tertuju Dinas Kesejahteraan Sosial yang dianggapi belum berhasil menangani persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Sementara di bidang kesehatan, Dewan menilai masih terjadi sikap diskriminatif terhadap pengguna Askeskin. Tingkat kehadiran dokter di RSUD maupun di Puskesmas juga disoal lantaran sering munculnya penundaan tindakan medis. Demikian juga masih merebaknya kasus demam berdarah dengue (DBD) di tahun 2007 yang lebih banyak dibanding tahun 2006. Biang kesalahan ditujukan pada kinerja juru pemantau jentik (jumantik) yang menurun.

Adapun beberapa unit kerja yang dinilai baik oleh wakil rakyat antara lain adalah: Bagian Keuangan dan Bagian Pemerintahan Sekkota. ”Pelayanan bagian keuangan sudah baik, hanya perlu ditingkatkan lagi. Begitu pula Bagian Pemerintahan, kami sangat mendukung kinerja yang ditunjukkan,” ujar Sochib

Apresiasi serupa juga diberikan ke ujung tombak Pemkot yaitu Kecamatan dan Kelurahan yang dianggap memiliki kinerja pelayanan masyarakat yang sudah baik, hanya perlu peningkatan agar lebih baik lagi.

Dalam rekomendasi yang sebanyak 10 lembar dan ditandatangani oleh Ketua DPRD, H Noer Cholis HS tersebut, Dewan juga menyatakan pesan singkatnya untuk Walikota dan Wawalikota, ”Diharapkan rukun agawe santoso”.

Saat memberikan tanggapan seusai pembacaan rekomendasi tersebut, Walikota Mojokerto Ir. H. Abdul Gani Soehartono, MM menyatakan bahwa ”Rekomendasi yang diberikan menjadi pemicu bagi Pemerintah Kota Mojokerto. Tapi yang jelas semua bidang dijalankan dengan tulus ikhlas, sesuai peraturan dan tanpa rekayasa.”

Sidang Paripurna ditutup dengan acara penyerahan surat rekomendasi kepada Walikota serta penyerahan Piala Wahana Tata Nugraha ke-3 yang diterima Walikota Mojokerto dari Wapres RI beberapa saat lalu, untuk diterima Ketua DPRD Kota Mojokerto Drs. Noercholis HS. (Rr/Humas)