Prof Dr Daniel M. Rosyid, PhD guru besar ITS Surabaya yang juga mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim menilai Ujian Nasional (Unas) harus direposisi. Sehingga tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa.

"Ujian nasional seharusnya opsional, boleh pilih antara ikut dan tidak bagi siswa, dan untuk pemetaan mutu pendidikan nasional saja, karena memang tidak layak dijadikan alat penentu kelulusan siswa dari sebuah sekolah," urainya saat berbicara dalam Rembug Pelajar dengan tema Realisasi Unas di Tengah Resistensi Masyarakat yang digelar PW IPNU Jatim di Aula DPRD Kota Mojokerto, kemarin.

Selain Daniel, dalam acara yang dimoderatori Cak Priyo (pengasuh acara Cangkrukan JTV) tersebut juga hadir Dr Eny Hayati, dosen Universitas dr Soetomo yang juga Sekretaris Dewan Pendidikan Jatim dan Manik Linggar Katulistiwi, wakil Raki Jatim 2006.

Pada kesempatan itu Daniel menyatakan Unas boleh dipersyaratkan bagi mereka yang mau melanjutkan pendidikan dan tidak pada semua siswa. Selain itu, Unas juga diselenggarakan oleh lembaga independen, bukan oleh pemerintah, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Penyelenggaraannya juga pada waktu yang fleksibel, sesuai kebutuhan warga negara, bahkan bisa dilakukan secara on-line.

Karena Unas yang menentukan kelulusan cenderung memicu banyak hal negatif. Diantaranya, guru dan murid hanya fokus pada mata pelajaran tertentu yang di-Unas-kan dan meremehkan mata pelajaran lainnya.

Selain itu, menimbulkan kebiasaan/pola belajar yang tidak sehat. Pengabaian pada aspek-aspek soft-skill yang penting bagi warga negara, seperti kejujuran, disiplin dan bertanggungjawab. Lebih dari itu Unas juga menggerogoti wibawa profesional guru dengan mengundang pihak luar, terutama Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) untuk men-drill siswa guna menyiasati soal-soal Unas, tanpa memperhatikan penguasaan konsep. "Padahal adalah tugas profesional setiap guru untuk melakukan evaluasi atas kinerja belajar siswa secara komprehensif, multi-ranah, dan mendorong sikap belajar yang sehat, tidak menyerahkan evaluasi ini pada sebuah komputer bodoh yang hanya sanggup menilai format ujian pilihan ganda," paparnya.

Apalagi pelaksanaan Unas sendiri juga banyak diwarnai penyimpangan. Diantaranya kebocoran soal Unas yang telah merebak di beberapa kota. Semisal dengan ditemukannya sobekan-sobekan kunci jawaban dan sms berisi jawaban sejak hari pertama. Ada pula kepala sekolah yang tertangkap basah mengambil soal-soal Unas sebelum waktunya.

"Karena memang penyelenggaraan ujian nasional beberapa tahun terakhir tidak relevan dengan Sisdiknas, bahkan menurunkan kinerja Sisdiknas dan merugikan siswa sebagai konsumen jasa pendidikan," terangnya. Sehingga menurutnya, pemerintah tidak mengerjakan tugas-tugasnya untuk melindungi siswa dengan menagih kinerja sekolah dan guru. Namun justru menagih kinerja murid sebagai konsumen.

"Menyerahkan kelulusan siswa kita pada sebuah komputer sama saja tidak menghargai siswa sebagai manusia yang jauh lebih superior dan kompleks dibanding sebuah komputer tercanggih sekalipun," katanya.

Untuk itu dia berharap ada reposisi dari Unas. Pasalnya, ujian nasional yang bersifat masal, melibatkan ratusan ribu siswa akan selalu bersifat kognitif dan berformat pilihan ganda yang skoringnya hanya layak dilakukan oleh komputer.

Hal senada juga disampaikan oleh Eny Hayati. Menurutnya, Unas telah mengkerdilan semangat Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). "Tujuan utama menumbuhkan kompetensi terhalang oleh kebijakan Unas," ucapnya.

Karena itu ia menawarkan dua pilihan bagi para siswa. Pertama, konsentrasi pada upaya menaklukkan Unas. Atau pilihan yang kedua, konsentrasi pada upaya membangun kompetensi. "Pesan saya, upaya mengusulkan perbaikan Unas memang harus terus dilakukan, tapi sepanjang Unas masih ada ya teman-teman harus berupaya maksimal untuk bisa sukses," tutur Manik, yang sempat menyampaikan testimoni saat menghadapi Unas tahun 2007.

"Kita akan menindaklanjuti hasil rembug pelajar ini dengan launching call center pengaduan Unas, juga menggodok hasil diskusi untuk rekomendasi pada instasni terkait," kata Sulamul Hadi Nur Mawan, Ketua PW IPNU Jatim usai acara. (jif/yr)

Sumber       :       Radar Mojokerto