Wacana yang digulirkan Wali Kota Mojoketo untuk melaksanakan tes HIV/AIDS bagi PNS di lingkup Kota Mojokerto sangat sulit terwujud. Pasalnya, sejauh ini pelaksanaan tes HIV/AIDS hanya bisa dilakukan dalam kondisi suka rela, tanpa paksaan.

"Idenya bagus, hanya saja tidak mungkin kita lakukan tanpa adanya komitmen sukarela," ujarnya.

Selama ini, pelaksanaan tes HIV/AIDS yang tidak dilakukan secara sukarela hanya pada kelompok berisiko tinggi, yakni waria, para narapidana dan pekerja seks komersial (PSK). Itu pun, terhadap kelompok risti ini, tes HIV hanya sebatas survelence dan diambil sampling saja, tidak semua anggota kelompok risti tersebut dites HIV/AIDS.

Bagaimana jika hal tersebut merupakan instruksi wali kota? Mujiwati menjelaskan, meskipun maksud wali kota tersebut baik, pihaknya khawatir ke depan ada pihak-pihak yang melakukan komplain terhadap pelaksanaannya. Termasuk para PNS sendiri yang mungkin kurang berkenan. "Kita bisa dituduh melanggar hak azazi, karena tes HIV untuk kelompok bukan risti itu harus sukarela, tanpa paksaan oleh siapa pun," ujar Mujiwati.

Yang bisa dilakukan pemkot dalam hal ini wali kota, hanya sebatas imbauan saja. Agar para PNS di lingkungan Pemkot Mojoketo melakukan tes dan memberikan contoh kepada khalayak ramai bahwa melakukan tes HIV/AIDS tersebut dapat dilakukan siapa saja.

Selain itu, dalam pelaksanaannya tes HIV/AIDS di VCT RSUD Surodinawan, warga yang datang tidak sekadar di tes saja. Namun, juga dilakukan konseling. Konseling ini berguna untuk memberikan masukan dan penguatan pada diri orang tersebut, terlebih bila yang bersangkutan ternyata terbukti positif HIV. Bahkan, terhadap mereka yang ternyata negatif HIV/AIDS pun dilakukan konselor.

Hasil yang didapatkan pun tidak bisa dikonsumsi publik. Dinas Kesehatan selama ini hanya memberikan jumlahnya berdasarkan jenis kelamin, kelompok risti, atau berdasarkan umur. Sedangkan identitas penderita menjadi rahasia dokte VCT, konselor dan penderita itu sendiri. (in)

Sumber        :     Radar Mojokerto