KPUD Kota Mojokerto mengajukan anggaran sebesar Rp 3,4 miliar untuk Pilwali 2008 mendatang. Anggaran tersebut untuk pemilihan dua kali putaran dan diusulkan pada RAPBD 2008. Sebagian besar dana itu akan diplot untuk item operasional dan belanja pegawai/honorer mulai KPU hingga PPS.

"Memang draf usulan sudah beberapa kali dirapatkan anggota KPU. Asumsinya, hingga dua kali putaran mencapai Rp 3,4 miliar," ungkap Anggota KPUD Kota Mojokerto Khusnun Amin. Dia mengatakana, jika nantinya Pilwali 2008 yang dihelat Desember 2008 hanya berlangsung sekali putaran, kelebihan anggaran akan dikembalikan ke kas daerah.

Dia menjelaskan, anggaran sebesar itu sudah mencakup asumsi pengadaan barang dan jasa disesuaikan dengan kebutuhan KPUD. Meskipun, kata Amin, beberapa barang masih memanfaatkan aset Pemilu 2004 lalu. "Ada beberapa barang dan aset KPU yang masih terawat rapi, itu akan digunakan lagi," ujarnya. Misalnya komputer, kotak TPS dan beberapa aset lainnya.

Meskipun demikian, KPUD masih memungkinkan merevisi anggaran, jika ada beberapa item yang belum masuk. "Jika dikata fixed ya fixed, tapi sementara kebutuhan yang kita prediksi sebesar itu," kilahnya. Jumlah tersebut untuk keperluan KPU, dan tidak termasuk anggaran pengamanan, panwas maupun sosialisasi dari masing-masing instansi.

Menurut Amin, anggaran yang diajukan untuk Pilwali 2008 realisasinya diserahkan sepenuhnya ke pemkot. KPUD berharap, ajuan itu dikabulkan. Tetapi, kalau pun tidak akan diterima seluruhnya, dia berharap akan ada pembicaraan. "Sebab, anggaran itu untuk masyarakat, agar pilwali berjalan lancar. Sedangkan KPUD hanya melaksanakannya," tukasnya.

Dia juga mengaku belum jelas tentang anggaran pilkada sesuai aturan baru. Sebab, dalam Permendagri No 30 Tahun 2007 disebutkan, anggaran pilkada diserahkan kepada KPUD dalam bentuk hibah. "Ketentuan ini masih belum jelas," ujarnya. Karena pihaknya masih memungkinkan adanya revisi sesuai aturan. (yr)

Sumber       :      Radar Mojokerto