Biaya dari Warga dalam Bedah Rumah
Mencuatnya sejumlah kasus dalam pelaksanaan program bedah rumah 2007, memantik reaksi DPRD Kota Mojokerto. Tiga anggota Komisi II (Pembangunan) kemarin mendatangi Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), selaku penanggung jawab program. Juga ke rumah warga yang mendapat program bedah rumah di Kelurahan Surodinawan.

Tiga anggota dewan tersebut adalah, Suhartono (ketua komisi), Djodi Starioso (wakil Ketua) dan Gatot Supriadi (anggota). Di BPM ketiganya ditemui Kepala BPM Inarto Hadi dan Pimpinan Proyek bedah rumah Ruslin Silalahi. Kepada keduanya, anggota dewan melemparkan sejumlah pertanyaan. Khususnya terkait dugaan kasus pungutan liar yang mencuat belakangan terakhir.

Inarto pun langsung menegaskan, tidak benar adanya dugaan pungli tersebut. "Program bedah rumah ini sifatnya stimulan. Untuk tiap rumah anggaran kita hanya Rp 6,5 juta. Masyarakat bisa menambah jumlah tersebut secara partisipasif sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Itu juga untuk rumah mereka sendiri," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Suhartono menyampaikan dukungan. Hanya, dia berharap agar hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat diminimalisasi. "Sifat partisipatifnya sudah bagus. Hanya, yang perlu ditegaskan keswadayaannya. Jangan sampai petugas menerima uang dari masyarakat. Jika memang ingin menambah, biarkan warga sendiri yang membeli kebutuhannya. Agar tidak muncul persepsi pungli," ungkapnya.

Tahun 2007 ini program bedah rumah dilaksanakan untuk 500 keluarga. Masing-masing senilai Rp 6,5 juta. Total anggarannya Rp 3,25 miliar. "Sebenarnya, yang mengusulkan 1.200 keluarga. Karena itu, kita seleksi bersama lurah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) selaku pelaksana program," jelas Inarto.

Penunjukan LPM sebagai pelaksana di lapangan, bukanlah tanpa alasan. Karena selama ini LPM memang ada koordinasi secara teknis dengan BPM.

Kemarin anggota dewan juga menyempatkan diri melihat langsung pelaksanaan bedah rumah di Kelurahan Surodinawan. Di kelurahan tersebut terdapat 30 rumah yang mendapat bagian. Sementara baru dilaksanakan 14, dan enam di antaranya telah selesai. "Tahap pertama memang 45 persen, targetnya selesai bulan ini. Setelahnya 45 persen lagi. Dan terakhir 10 persen," papar Inarto.

Sulastri, salah satu warga yang ditemui mengatakan, pihaknya berpartisipasi mengeluarkan biaya. "Tapi, hanya sedikit kok Mas. Hanya Rp 100 ribu. Untuk menambah keramik yang kurang," ungkap Sulastri.

Untuk melaksanakan program tersebut, tiap kelurahan mendapat alokasi dana operasional Rp 4 juta. Tanpa melihat banyak sedikitnya program di kelurahan tersebut. "Untuk ini, kita berharap agar dibuat proporsional sesuai jumlah di kelurahan masing-masing. Masak operasional untuk kelurahan yang dapat jatah 30 dan 7 sama?" tanya Suhartono. (jif)

Sumber        :       Radar Mojokerto