Tunggakan Askeskin di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. Jumlah ini terakumulasi dari biaya rawat inap, rawat jalan, serta obat-obatan selama April, Juni dan Juli, dan belum termasuk Agustus ini.

"Klaim yang kita ajukan memang baru dibayar hingga Mei untuk perawatan inap dan jalan. Sedangkan untuk obat-obatan, baru bulan April," jelas dr Suprijono W, kepala Bapelkes RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo.

Rinciannya, untuk klaim rawat inap dan rawat jalan Juni sebesar Rp 265,5 juta. Kemudian untuk Juli sebesar Rp 488,4 juta. Sedangkan untuk klaim obat-obatan untuk Mei sebesar Rp 250 juta, Juni dan Juli sebesar Rp 300 juta. Dengan jumlah ini, maka klaim yang belum dibayar oleh PT Askes selaku perusahaan asuransi yang menangani Askeskin sebesar Rp 1,63 miliar.

"Saya sudah berkali-kali menanyakan masalah ini ke PT Askes. Tapi, selalu dijawab bahwa dananya belum ada," ujarnya.

Diakuinya, dia tidak sepenuhnya menyalahkan pihak PT Askes dalam masalah ini. Karena pasokan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat ternyata melebihi target masyarakat miskin (Maskin) yang ada. "Ini bukan lagi persoalan pemerintah kota dalam hal ini RSUD dan PT Askes. Tetapi, sudah menjadi masalah nasional yang terjadi di semua provinsi dan kabupaten atau kota," ujarnya.

Penyebab utama, kata dr Suprijono, adalah membengkaknya jumlah pasien Askeskin yang menggunakan kartu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dan kecamatan. Tidak jarang di antara mereka merupakan pasien yang namanya tidak tercantum pada data BPS, termasuk masyarakat miskin. "Seharusnya, Kades atau camat sebelum mengeluarkan SKTM, terlebih dahulu melihat data BPS. Jika masuk di kelompok Maskin, ya harus diberi SKTM," ujarnya.

Diakui dr Suprijono, pihaknya beberapa kali mendapatkan pasien yang mampu, namun memiliki SKTM. "Pernah ada pasien yang masuk bawa SKTM. Kemudian, kita tempatkan di kelas III. Eh minta kelas VIP. Ternyata, saat kita suruh membayar, ya mampu," ujarnya.

Dengan kondisi ini, pihak RSUD harus melakukan tambal sulam. Yakni dengan menggunakan biaya dari pasien non-Askeskin untuk kepentingan biaya operasional sehari-hari. "Yang agak sulit dikompromi itu biasanya obat-obatan. Karena kita harus membeli langsung ke Perusahaan Besar Farmasi (PBF)," jelas dr Pri, panggilan akrabnya.

Sumber        :       Radar Mojokerto