Meskipun sudah dianggarkan dalam APBD, bukan berarti lembar kerja siswa (LKS) yang bersekolah di Kota Mojokerto gratis alias tanpa biaya. Sebab, tidak semua LKS mata pelajaran termasuk yang dianggarkan tersebut.

Hal itu diakui Sutomo, kepala Dinas P dan K Kota Mojokerto. "Jangan salah paham, masih ada LKS yang membayar," ujar Sutomo.

Dikatakannya, LKS yang dianggarkan dalam APBD Kota Mojokerto 2007 untuk SD berjumlah 4 LKS. Untuk SMP dan SMA masing-masing 3 LKS. LKS ini diberikan kepada siswa yang bersekolah di negeri dan swasta, baik yang merupakan warga kota maupun warga luar kota. "Semua kita beri," ujar Sutomo.

Untuk SD, mata pelajaran yang mendapatkan LKS gratis adalah Matematika, IPA, IPS dan Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk SMP dan SMA adalah LKS untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika.

Apabila ada sekolah yang menggunakan LKS di luar mata pelajaran yang sudah dianggarkan LKS-nya di APBD, maka menjadi tanggung jawab siswa untuk membelinya. "Kalau di luar itu, ya beli sendiri. Misalnya, SD itu ada 12 mata pelajaran. Padahal yang di-cover LKS-nya oleh APBD itu hanya 4, yang lainnya beli sendiri. Tetapi, tidak semua mata pelajaran butuh LKS kok," ujarnya.

Saat disinggung tentang keterlambatan LKS yang dikeluhkan para kepala sekolah, Sutomo menampiknya. Dia mengatakan, saat ini LKS tersebut sudah jadi dan sebagian sudah didistribusikan ke masing-masing sekolah. Sebab, untuk urusan distribusi, menjadi bagian tanggung jawab rekanan. "Kita di sini tidak ada gudang yang bisa menampungnya. Karena itu, langsung didistribusikan ke masing-masing sekolah. Beberapa sekolah sudah mendapatkannya," jelas Sutomo.

Pada tahun ajaran 2007 ini, sebagian LKS yang selama ini dikeluhkan oleh orang tua siswa dianggarkan dalam APBD. Anggaran untuk kebutuhan tersebut sebesar Rp 625 juta. Dengan asumsi dibutuhkan 125 ribu LKS dengan harga per LKS rata-rata Rp 5 ribu.

(Sumber      :     Radar Mojokerto)