Pembangunan RSUD Surodinawan
Sinyal Pemkot Mojokerto yang tidak menganggarkan pembangunan RSUD Surodinawan secara multi years, mendapat reaksi dari dewan. Dewan menilai, proyek pembangunan rumah sakit yang diplot bertipe B itu harus diprogram secara multi years.

Padahal, sebelumnya Wali Kota Abdul Gani Soehartono menegaskan, pemkot tak berani menganggarkan pembangunan secara multi years dengan pertimbangan kemampuan anggaran Kota Mojokerto yang terbatas.

"Pembangunan RSUD Surodinawan harus dilakukan secara multi years. Jika tidak, sulit muncul proyeksi penyelesaiannya," jelas Ketua Komisi II (Pembangunan) DPRD Kota Mojokerto Suhartono, kemarin.

Menurutnya, meskipun proyek multi years harus dijalani dengan konsekuensi penyediaan anggaran sesuai tahapan yang direncanakan, namun realisasi per tahapan pembangunan lebih nyata. "Memang daerah harus menyiapkan anggaran sesuai yang ditetapkan. Tapi, itu lebih baik daripada harus disediakan secara insidensil per tahun anggaran," ungkapnya.

Apalagi, lanjut politisi PKS tersebut, dalam draf Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun 2008, eksekutif mencantumkan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang mendesak adalah, penyelesaian pembangunan RSUD secara multi years. Karena itu, butuh penekanan kebijakan agar segera terselesaikan dan dapat segera dimanfaatkan. "Proyeksi ini jelas. Kami pun sepakat!" tandasnya.

Disinggung pernyataan wali kota yang tidak berani memposting anggaran RSUD secara multi years, Suhartono enggan berkomentar lebih jauh. "Yang jelas, KUA bunyinya multi years. Kalau wali kota menyebut sebaliknya, saya tidak menilai mengapa begitu," kilahnya.

Paulus Swasono, anggota Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) mengatakan, model multi years dapat ditempuh dengan dua cara. Pertama, dengan mengundang investor. "Investor kita minta menyelesaikan, kemudian kita mengangsur pada mereka secara bertahap dalam rentan waktu tertentu," jelasnya.

Kedua, proyek dibangun dengan memberi alokasi pada anggaran secara bertahap sampai kurun waktu tertentu. "Ini lebih baik. Karena kita tidak ingin menyisakan utang ke depan. Apalagi investor juga tidak ada yang mau membangunkan," ujar politisi asal Partai Demokrat ini.

Sampai sekarang, pembangunan RSUD Surodinawan telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah. "Tahun 2006 saja Rp 3 miliar untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)," papar Paulus.

Tahun ini, proyek tersebut menyerap anggaran hampir 10 miliar. Rinciannya, Rp 9,45 miliar untuk pembangunan, Rp 200 juta untuk perencanaan teknis dan Rp 200 juta untuk pengawasan teknis.

(Sumber     :     Radar Mojokerto)