Untuk Hidupkan Transportasi Kota Mojokerto
Kebijakan transportasi yang kerap tersendat di Kota Mojokerto mendapat sorotan dari pihak Organda Mojokerto. Dinilai, saat ini warga Kota Mojokerto lebih membutuhkan kebijakan yang menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat, ketimbang kebijakan yang sebatas wacana. Karena itu, Organda meminta meminta Pemkot Mojokerto menseriusi rencana memberlakukan angkutan malam yang sempat tertunda tanpa alasan jelas.

"Saat ini Kota Mojokerto tak perlu memikirkan masalah perbaikan transportasi yang terlalu rumit ditempuh, misalnya komuter Surabaya-Mojokerto (kereta ulang alik) atau taksi, kenapa tidak menghidupkan saja transportasi malam yang sempat digagas," kata Ketua Organda Mojokerto, Khusnun Amin. Menurutnya, kebijakan ini lebih dibutuhkan Kota Mojokerto dibanding ngoyo memikirkan hadirnya komuter atau taksi di Kota Mojokerto.

"Komitmen pemkot untuk memperbaiki transportasi di Kota Mojokerto sebenarnya bagus, namun ini terlalu rumit untuk direalisasikan, sementara yang sebenarnya bisa tak dilaksanakan juga," katanya. Dia mengatakan saat ini angkutan kota, masih beroperasi kurang maksimal karena hanya dibatasi hingga pukul 18.00. Sementara selebihnya, Kota Mojokerto hanya memanfaatkan angkutan ojek atau becak. "Jika angkutan malam dihidupkan, Kota Mojokerto akan hidup lagi," kata Amin.

Selain itu, dengan diberlakukannya angkutan malam, secara tak langsung perekonomian masyarakat akan terdongkrak, karena transportasi mewarnai Kota Mojokerto sepanjang hari. "Kebijakan ini sempat dimatangkan tahun 2006 lalu, sekarang kok macet lagi," kritiknya. Karena itu pemkot diminta untuk lebih serius menata angkutan malam dibandingkan memikirkan proyek transportasi yang tak jelas. "Tentu saja harus menyiapkan perangkatnya seperti soal subsidi berupa bensin bagi angkutan malam yang dulu sempat dianggarkan lalu batal," paparnya.

Secara terpisah, Wali Kota Mojokerto Abdul Gani Soehartono mengaku bahwa rencana tersebut memang sempat dimatangkan Pemkot Mojokerto namun tertunda karena alasan belum siap. "Itu hanya tertunda, sekarang bisa dimatangkan lagi," katanya. Salah satu soal penundaan itu adalah masalah subsidi bensin yang menimbulkan keraguan. "Masalahnya kita belum tahu apakah subsidi ini diperbolehkan BPK, kalau diperbolehkan tentu akan dilaksanakan, ini masih dikaji," tandasnya.

(Sumber     :       Radar Mojokerto)