Untuk Akses Informasi Publik
DPRD Kota Mojokerto memandang perlu diusulkan Perda Transparansi di Kota Mojokerto. Hal itu untuk memberi kesempatan kepada elemen masyarakat mengetahui beberapa kebijakan yang menyangkut kalayak publik. Yang paling urgen adalah soal APBD.

"Kita memang menilai bahwa perda transparansi ini dibutuhkan agar masyarakat tak kesulitan untuk mendapatkan akses APBD, karena selama ini banyak elemen masyarakat yang kesulitan soal satu ini," kata Sekretaris Komisi III (Kesejahteraan Rakyat dan Pendidikan) Ivan Syahrudi. Menurutnya dengan Perda Transparansi masyarakat akan memiliki payung hukum kuat jika ingin mengetahui detail dari APBD Kota Mojokerto.

"Artinya dengan perda ini kita memberi ruang bahwa masyarakat ikut mengawasi pembangunan di Kota Mojokerto, tidak ada yang disembunyikan," katanya. Apalagi, tambah Ivan, dalam perda transparansi juga akan diatur dokumen-dokumen apa saja yang boleh diakses dan harus dirahasiakan. "Ya memang ada perbedaan dokumen rahasia dan dokumen yang perlu dipublikasikan, itu gunanya Perda Transparansi," imbuhnya.

Senada juga dikatakan Paulus Swasono Kukuh, anggota Komisi I (Hukum dan Pemerintahan) yang melihat bahwa Perda Transparansi dianggap penting karena APBD esensinya menyangkut masyarakat luas. "Ada yang bilan uang APBD itu uang rakyat, namun masyarakat tak paham bagaimana isi APBD, jadi memang Perda Transparansi perlu disusun untuk hal-hal yang bersifat umum," tegasnya.

Tentunya tak hanya soal APBD, soal-soal lain seperti kebijakan menyangkut PKL juga harus diketahui para PKL sendiri. "Selama ini PKL sendiri tak paham bagaimana aturan dan posisinya, karena kesulitan mendapatkan akses soal PKL ke pemkot," katanya.

Selain itu, sejauh ini, perda yang berasal dari dewan masih belum terlihat di DPRD Kota Mojokerto. "Perda yang selama ini ada kan berasal dari eksekutif, tentu kami melihat Perda Transparansi ini cukup perlu disikapi lebih serius," tandasnya.

Sumber      :      Radar Mojokerto