Sepakat Akan Diperbanyak
- Post by kota on 22 February 2007
Mekanisme OPM ke Masyarakat Langsung
MOJOKERTO - Komisi II (Pembangunan dan Perekonomian) DPRD Kota Mojokerto merekomendasi penyaluran beras ke masyarakat diperbanyak. Hal itu untuk memberikan efek tekan lebih efektif terkait operasi pasar murni (OPM) yang bertujuan menekan laju harga beras.
"Dewan sudah mengevaluasi efektivitas fungsi OPM di Kota Mojokerto dengan dua sistem distribusi, yaitu melalui pedagang dan ke masyarakat langsung, kita sepakat jika distribusi ke masyarakat diperbanyak," ujar Anggota Komisi II Syaiful Arsyad, usai melakukan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperidang) Kota Mojokerto. Kemarin, rombongan Komisi II mendatangi dinas tersebut untuk memperjelas fungsi OPM yang ditengarai tak mengena.
"Disperindag juga sudah sepakat, nantinya mekanisme itu akan melibatkan kelurahan, RT dan RW, termasuk pihak kecamatan," ungkapnya lagi. Selama ini, mekanisme ke masyarakat langsung dianggap masih kurang, karena sebagian besar melalui pedagang yang ditunjuk berdasarkan instruksi Gubernur Jatim. Dewan juga mengaku kesulitan mencabut rekomendasi 12 pedagang yang bertindak sebagai penyalur, karena ada berdasarkan instruksi Gubernur Jatim.
Padahal, katanya, mekanisme melalui pedagang ditengarai banyak memicu masalah. "Kalau soal mekanisme melalui pedagang, sangat mungkin itu hanya bagian dari permainan dari atas," katanya. Tak heran, di lapangan muncul banyak masalah. Di antaranya soal kekhawatiran adanya penyimpangan dalam penyaluran, KKN dan munculnya banyak spekulan. "Jika dasarnya memang mencari untung, ini akan susah melakukan tekanan harga," kilahnya.
Dewan juga meminta pengawasan terhadap penyaluran melalui pedagang ini lebih diperketat lagi. Misalnya dengan mengawasi sasaran pembeli dan jumlahnya. "Jika misalnya dengan sistem kupon, ya harus adil, satu-satu, jangan sampai diborong oleh kelompok tertentu yang ternyata dilegitimasi pedagang di lapangan," terangnya. Demikian juga dengan distribusi ke masyarakat langsung, harus diawasi mulai pendataan hingga ke tangan pembeli.
Sementara itu, OPM di Kabupaten Mojokerto berlangsung di sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Ngoro misalnya, dilakukan di Desa Watesnegoro. Sebanyak lima ton digelontor dan diserbu warga. Juga di Kecamatan Pungging, OPM dipusatkan di depan kecamatan.
Meskipun kali ini soal distribusi bukan menjadi masalah, namun warga mengeluhkan kualitas beras yang dibeli dengan harga Rp 3.700 per kilogram. "Berasnya berbeda dengan sebelumnya," ujar Satemi, salah satu warga Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro. Menurutnya, selain ada beberapa bulir beras yang lembut seperti menir, juga warnanya agak kusam.
"Sebagian ada yang bagus, sebagian buruk," tutur Riati, warga lainnya. Menurutnya, ada beberapa butir yang membuat beras itu seperti campuran atau tidak sekualitas IR 64. (yr)
Sumber : Radar mojokerto