Dapat Apresiasi Tersendiri
- Post by kota on 20 February 2007
Inovasi Daerah Penyangga Dicermati JPIP
MOJOKERTO - Geliat daerah penyangga metropolis Surabaya, mendapat atensi khusus dari tim Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) untuk Otonomi Award 2007. Dan kesempatan itu sebenarnya berada di dua daerah penyangga yaitu Kota dan Kabupaten Mojokerto. Khususnya menyangkut inovasi, bagaimana kedua daerah itu malakukan terobosan?
"Salah pertimbangan kenapa Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto kita evaluasi dan monitor lebih cermat, karena memang daerah ini berada dekat dengan metropolis, kita memberikan apreasiasi khusua pada daerah ini. Seharusnya lebih cepat bergerak, lebih maju dan banyak melakukan inovasi," kata Direktur JPIP, Maksum ketika memaparkan deskripsi penilaian JPIP tahun 2007 di hadapan perwakilan satuan kerja Pemkot Mojokerto, kemarin. Sudah selayaknya, lanjut Maksum, jika Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto bisa mengimbangi pergerakan daerah metropolis seperti Surabaya. "Termasuk Sidoarjo, pada beberapa kali penilaian JPIP sudah melakukan banyak terobosan berarti," imbuhnya.
Maksum kemudian memaparkan ikhwal parameter yang dinilai JPIP. "Khusus instrumen inovasi, sejak beberapa tahun kita menilai tiga parameter yaitu performa politik, pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, tahun ini akan ditambah dua parameter lagi," katanya. Dua parameter itu adalah peduli lingkungan dan pengentasan kemiskinan.
Lingkungan hidup misalnya terdiri dari tiga indikator utama. Yaitu akses terhadap sumber daya alam (SDA), integrasi pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan/kelestarian (sustainability) SDA. Indikator ini berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemda untuk mengelola SDA.
Demikian juga dengan pengentasan kemiskinan, Skema monitoring JPIP, tidak sekadar upaya-upaya mengangkat jumlah pendapatan (ekonomi) masyarakat miskin, melainkan, sebagai gagasan dan praktik untuk memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
"Masing-masing parameter memiliki indikator, untuk mengukur langkah-langkah inovatif yang dikembangkan daerah, JPIP tidak mengacu kepada kemampuan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan semata," katanya. Lebih dari itu, dengan merujuk pada integrasi pendekatan dan penanganan kemiskinan yang berdasar tiga situasi kemiskinan secara ekonomi, sosial, dan politik. Tiga sisi itu dinilai cukup layak untuk mengakomodasi dimensi kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan.
"Begitu juga dengan parameter lain seperti pelayanan publik, performa politik atau pembangunan ekonomi. Satu penghargaan juara nasional misalnya, belum tentu mengindikatorkan suatu daerah punya inovasi dalam melaksanakan programnya," kata Maksum lagi. Untuk menggali standar penilaian itu, JPIP akan melakukan penelitian ke satker selama sepekan ini. Sebelumnya di Kabupaten Mojokerto dalam tenggang waktu yang sama dilakukan penilaian di dalam atau lapangan.
Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Hadi Sampurno yang memandu acara mengatakan sejumlah program andalan yang dilakukan Kota Mojokerto. Diantaranya gerakan PSN 60 menit, wajib belajar 12 tahun atau sejumlah program lainnya. "Silakan dinilai, Pemkot pada prinsipnya siap bersaing dengan daerah lain," katanya. (yr)
MOJOKERTO - Geliat daerah penyangga metropolis Surabaya, mendapat atensi khusus dari tim Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) untuk Otonomi Award 2007. Dan kesempatan itu sebenarnya berada di dua daerah penyangga yaitu Kota dan Kabupaten Mojokerto. Khususnya menyangkut inovasi, bagaimana kedua daerah itu malakukan terobosan?
"Salah pertimbangan kenapa Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto kita evaluasi dan monitor lebih cermat, karena memang daerah ini berada dekat dengan metropolis, kita memberikan apreasiasi khusua pada daerah ini. Seharusnya lebih cepat bergerak, lebih maju dan banyak melakukan inovasi," kata Direktur JPIP, Maksum ketika memaparkan deskripsi penilaian JPIP tahun 2007 di hadapan perwakilan satuan kerja Pemkot Mojokerto, kemarin. Sudah selayaknya, lanjut Maksum, jika Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto bisa mengimbangi pergerakan daerah metropolis seperti Surabaya. "Termasuk Sidoarjo, pada beberapa kali penilaian JPIP sudah melakukan banyak terobosan berarti," imbuhnya.
Maksum kemudian memaparkan ikhwal parameter yang dinilai JPIP. "Khusus instrumen inovasi, sejak beberapa tahun kita menilai tiga parameter yaitu performa politik, pelayanan publik dan pembangunan ekonomi, tahun ini akan ditambah dua parameter lagi," katanya. Dua parameter itu adalah peduli lingkungan dan pengentasan kemiskinan.
Lingkungan hidup misalnya terdiri dari tiga indikator utama. Yaitu akses terhadap sumber daya alam (SDA), integrasi pengelolaan lingkungan dan keberlanjutan/kelestarian (sustainability) SDA. Indikator ini berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemda untuk mengelola SDA.
Demikian juga dengan pengentasan kemiskinan, Skema monitoring JPIP, tidak sekadar upaya-upaya mengangkat jumlah pendapatan (ekonomi) masyarakat miskin, melainkan, sebagai gagasan dan praktik untuk memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
"Masing-masing parameter memiliki indikator, untuk mengukur langkah-langkah inovatif yang dikembangkan daerah, JPIP tidak mengacu kepada kemampuan daerah dalam menurunkan angka kemiskinan semata," katanya. Lebih dari itu, dengan merujuk pada integrasi pendekatan dan penanganan kemiskinan yang berdasar tiga situasi kemiskinan secara ekonomi, sosial, dan politik. Tiga sisi itu dinilai cukup layak untuk mengakomodasi dimensi kemiskinan dan upaya pengentasan kemiskinan.
"Begitu juga dengan parameter lain seperti pelayanan publik, performa politik atau pembangunan ekonomi. Satu penghargaan juara nasional misalnya, belum tentu mengindikatorkan suatu daerah punya inovasi dalam melaksanakan programnya," kata Maksum lagi. Untuk menggali standar penilaian itu, JPIP akan melakukan penelitian ke satker selama sepekan ini. Sebelumnya di Kabupaten Mojokerto dalam tenggang waktu yang sama dilakukan penilaian di dalam atau lapangan.
Kepala Bappeko Kota Mojokerto, Hadi Sampurno yang memandu acara mengatakan sejumlah program andalan yang dilakukan Kota Mojokerto. Diantaranya gerakan PSN 60 menit, wajib belajar 12 tahun atau sejumlah program lainnya. "Silakan dinilai, Pemkot pada prinsipnya siap bersaing dengan daerah lain," katanya. (yr)
Sumber : Radar Mojokerto