Tanggungjawab Penuh Rekanan
Terjadinya persoalan menyangkut kualitas beras dalam program beras untuk masyarakat miskin (raskin) menjadi perhatian utama Pemkot Mojokerto. Mereka menyatakan tak ada kompromi kepada rekanan jika mendapati beras dengan kualitas jelek. "Kami tidak mau ada beras dengan kualitas di bawah standar diberikan kepada masyarakat (sasaran raskin, red)," tegas Kabag Perekonomian Kota Mojokerto, Djoko Suhariono, kemarin.

Selain merugikan masyarakat, akibat jeleknya kualitas beras untuk masyarakat miskin tersebut akan membuat penilaian negatif terhadap instansi pemkot sendiri. "Sudahlah, kami akan tegas tak ada kompromi. Kalau ternyata ada beras dengan kualitas jelek langsung kami kembalikan dan rekanan harus mengganti sesuai standar," tambahnya.

Bahkan, penegasan itu pula telah disampaikan pihaknya kepada seluruh pihak kelurahan di kota ini. Menurutnya, jika beras diketahui jelek, kelurahan dilarang membagikan ke sasaran. "Pihak kelurahan kan juga terlibat dalam tim raskin ini. Kami pun melarang membagikan beras yang diketahui kualitasnya jelek. Kan sebelum dibagikan ke sasaran, beras terlebih dulu diturunkan di kelurahan," katanya. Sebaliknya, dirinya meminta pihak kelurahan untuk langsung melaporkan agar segera ditarik dan diganti jika menemukan raskin berkualitas jelek. "Karena itu, sebelum dibagikan ke sasaran, harus diperiksa dulu," katanya.

Tak hanya menunggu laporan dari kelurahan, namun tim pengawas juga akan memeriksa secara jeli kondisi beras sebelum didistribusikan. "Ketika masih di gudang, kami akan memeriksa. Namun, tetap dituntut waspada, karena tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut berubah saat ketika sudah sampai di kelurahan," ujarnya.

Seiring dengan itu, kepala kelurahan juga tidak mau disalahkan soal beras kualitas jelek. Mereka bakal mewaspadai beras yang didistribusikan ke kelurahan. "Beras itu datang, kami akan langsung memeriksanya. Kalau kondisinya memang baik, ya langsung dibagikan," kata Kepala Kelurahan Miji Ali Imron, kemarin.

Sebaliknya, kalau ternyata pihaknya mengetahui kondisinya jelek, siap melaporkannya. "Kami tidak mau disalahkan kalau ada beras jelek yang sampai ke tangan sasaran. Karena itu, sebelum dibagikan ke sasaran akan kami periksa dulu kondisi beras raskin tersebut," katanya.

Sebagaimana diketahui, Bagian Perekonomian Kota Mojokerto sejauh ini belum dapat memastikan dimulainya lelang pengadaan beras raskin. Pasalnya, harus menunggu hingga rampungnya APBD yang sejauh ini masih dalam tahap pengawasan di Gubernur Jatim. Sebagai akibatnya, pemerintah terpaksa harus menggunakan lebih dulu jatah beras dari APBN.

Sumber   :    Radar Mojokerto