Parpol Prihatin Proyek Amburadul
Rendahnya kualitas proyek fisik di Kota Mojokerto belakangan ini, memancing keprihatinan sejumlah partai politik (parpol) setempat. Selain mendesak pemkot menindak tegas rekanan yang terbukti nakal, secara kelembagaan mereka juga menginstruksikan kadernya yang duduk di legislatif untuk melakukan pengawasan.

Sejumlah parpol tersebut antara lain, DPD Partai Amanat Nasional (PAN), DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "Kerusakan yang dialami sejumlah hasil pengerjaan proyek fisik belakangan ini, cukup membuat kami prihatin. Tahun depan, jangan sampai terjadi lagi," kata Mulyadi, ketua DPD PAN Kota Mojokerto, kemarin.

Dikatakannya, ambrolnya jembatan Jl Benteng Pancasila yang menjadi satu dengan pelebaran Jl Benteng Pancasila, ambrolnya plengsengan Kali Sadar Meri Kecamatan Magersari, pagar Balai Uji Kir, dan terakhir plengsengan kali di Pulorejo yang tidak bertahan lama, menjadi alasan mereka mengambil langkah antisipatif. "Pemkot harus mempunyai penilaian terhadap semua rekanan yang melaksanakan pekerjaan itu. Sehingga, dari penilaian yang tentunya berdasarkan kondisi riil di lapangan, akan dapat disimpulkan mana yang baik dan tidak baik. Untuk yang terbukti tidak baik, ya jangan sampai digunakan lagi. Sebab, dengan kejadian ini, lagi-lagi yang dirugikan adalah daerah," ujarnya.

Bersama dua parpol lainnya, pihaknya meminta dewan tidak tinggal diam. Sebagaimana diungkapkan Abdullah Fanani, ketua DPC PKB Kota Mojokerto, pihaknya akan menginstruksikan anggota dewannya untuk menyelidiki persoalan seputar ketidakberesan pengerjaan proyek tersebut. Misalnya saja, dewan harus membentuk pansus untuk menangani persoalan ini, yang muaranya bisa mengeluarkan rekomendasi untuk eksekutif. "Seluruh dewan yang kami miliki harus menyikapi persoalan ini," katanya kemarin saat berkumpul bersama PAN dan PPP. Persoalan seputar proyek yang muncul belakangan ini bisa dijadikan pelajaran, agar tahun depan tidak terulang. Konsekuensinya, rekanan nakal tidak perlu dipakai lagi.

Dalam kesempatan itu, tiga lembaga parpol ini juga menyadari, bahwa persoalan proyek tak hanya membutuhkan komitmen eksekutif. Namun, kalangan dewan dengan fungsi kontrolnya semestinya juga harus melaksanakan fungsinya tersebut secara maksimal. Sebaliknya pula, masih soal proyek fisik, mereka mengaku masih teringat penegasan Pemkot Mojokerto yang menyatakan bakal tegas terhadap rekanan nakal. "Kami mendesak pemkot membuktikan semua itu. Sehingga, pelaksanaan proyek di Kota Mojokerto ini bisa berjalan lancar dengan hasil yang baik," katanya. Terlebih, datangnya tahun anggaran 2007, pemkot segera melaksanakan proyek lagi. Selain itu, ketegasan pemerintah dan peningkatan kinerja dewan dalam hal ini pengawasan yang dilakukan sangat diperlukan. Mengingat, jumlah rekanan yang ada terus menunjukkan peningkatan. 

Sumber      :       Radar  Mojokerto