Wali Kota Mojokerto Abdul Gani Suhartono akhirnya menetapkan angka Upah Mimimum Kota (UMK) Kota Mojokerto yang akan dibawa ke Gubernur Jatim. Besaran UMK 2007 yang diambil wali kota sekitar Rp 655 ribu.

Angka tersebut jauh lebih rendah dari usulan serikat buruh sebesar Rp 720 ribu atau 96 persen dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 750 ribu. "Untuk menetapkan angka itu memang kami dihadapkan pada beberapa kepentingan. Antara lain Apindo dan para buruh di kota ini. Sehingga, kami dituntut untuk pandai-pandai berada di tengah," kata Abdul Gani, kemarin.Angka tersebut, menurutnya merupakan hasil pertimbangan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.

Selain itu, menurut Gani, angka UMK itu cukup realistis dibandingkan dengan UMK tahun 2006 sebesar Rp 600 ribu. "Persentase kenaikannya bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jatim," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, proses pencapaian kesepakatan dalam menetapkan angka UMK yang dilakukan dewan pengupahan kota (Depeko) Mojokerto sangat bertele-tele. Beberapa kali musyawarah dilakukan, tak kunjung menelurkan hasil alias menemui jalan buntu. Sampai akhirnya, sesuai dengan kutipan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keppres No 107/2004 tentang Dewan Pengupahan yang menyebutkan, bila musyawarah mufakat tidak tercapai di forum (Depeko), maka bupati/wali kota mengambil langkah yang diperlukan untuk menghasilkan satu nilai atau usulan. Akhirnya penetapannya pun diserahkan sepenuhnya kepada wali kota.

Di satu sisi, sampai kemarin serikat buruh mengaku tetap pada pendiriannya menuntut angka UMK sebesar Rp 720 ribu. Angka tersebut menurut mereka telah sesuai dengan kenyataan hasil survei yang dilakukan selama bulan September lalu. "Kalau ternyata penetapan yang dilakukan wali kota tidak sesuai dengan usulan yang kami ajukan, ya kami akan bersikap," kata Mustofa, koordinator Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI).

Sumber      :      Radar Mojokerto