Kocok Ulang Komisi di Dewan Kota

Walaupun belum ada kepastian terkait waktu pelaksanaan kocok ulang komisi di DPRD Kota Mojokerto, namun sebagian anggota dewan dari partai politik tertentu sudah berani memasang target. Salah satunya Fraksi Partai Golkar (FPG) yang secara terbuka menyatakan sedang membangun kekuatan untuk merebut kursi ketua komisi.

Demikian ditegaskan Rahmad Sulphie, ketua FPG, kemarin. "Pada kocok ulang nanti, kami harus bisa mendapatkan kursi ketua komisi," katanya.

Partainya yang pada komposisi sekarang ini masih memegang jabatan ketua komisi, akan berusaha maksimal tidak kehilangan begitu saja. Sayangnya, dirinya belum memaparkan persiapan yang telah dilakukan untuk mewujudkan keinginannya tersebut. "Yang pasti, kami juga akan melakukan usaha untuk itu," ungkapnya yang sampai sekarang masih menjadi ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto.

Bahkan, diperoleh informasi, suhu menjelang dilaksanakan kocok ulang pimpinan komisi di dewan sudah mulai menghangat. Hal ini menyusul disahkannya pembentukan fraksi baru. Dalam PP No 53/2005 tepatnya Pasal 1 poin enam yang mengubah Pasal 48 PP No 25/2004 Ayat 4 jelas menyebutkan, suatu daerah kabupaten/kota yang anggota dewannya berjumlah 20 hingga 35 orang, membentuk sekurang-kurangnya 3 komisi. Sedangkan mulai awal hingga sekarang jumlah komisi di DPRD Kota Mojokerto berjumlah empat.

Tak hanya mengincar kursi ketua, namun Rahmad Sulphie juga mendesak kepada pimpinan dewan agar secepatnya mengagendakan kocok ulang tersebut. Sebelumnya dirinya belum menargetkan waktu, namun kali ini dirinya meminta bulan ini kocok ulang sudah harus selesai dilaksanakan. "Pembentukan fraksi kan sudah disahkan. Semestinya langsung bisa dilanjutkan kocok ulang. Paling tidak, November ini sudah harus dilaksanakan," ujarnya.

Terkait agenda tersebut, Ketua DPRD Kota Mojokerto Noer Cholis sejauh ini memang belum menetapkan kepastian waktu pelaksanaannya. Namun, orang nomor satu di dewan kota ini sempat menyatakan akhir tahun kocok ulang komisi sudah selesai. Tak hanya itu, bahkan pada akhir tahun itu pula, pembentukan Badan Kehormatan (BK) dewan juga akan diselesaikan.

Sumber     :      Radar Mojokerto