Menyikapi perkembangan tantangan manajemen kepegawaian kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi, Badan Kepegawaian nasional (BKN) tengah mengembangkan beberapa langkah inovasi. Diantaranya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan pengembangan penerapan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) dalam system layanan PNS.
Terkait dengan perkembangan kebijakan kepegawaian tersebut, Badan Kepegawaian Kota Mojokerto mengadakan sosialisasi Simpeg dan penerapan KPE di Gedung Dharma Wanita , pada Hari Selasa (12/9). Sosialisasi yang berlangsung sehari itu diikuti para pengelola administrasi kepegawaian di Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Kota mojokerto, Drs. Irfan Soegijanto, Msi, langkah inovasi yang tengah dikembangkan oleh BKN sangatlah terkait dengan visi yang diemban, yakni menjadikan system informasi manajemen kepegawaian sebagai implementasi E-Government dalam peleyanan BKN dibidang kepegawaian, serta misi yang akan diwujudkan, yakni mengintegrasikan teknologi informasi diunit pengelola kepegawaian instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menggerakkan dan mendorong percepatan dalam implementasi pelayanan dibidang kepegawaian, dan salah satu yang akan segera dikembangkan penerapannya, yakni penerbitan KPE.
Pengembangan dan penerapan KPE ini dilatar belakangi diantaranya perubahan organisasi Pemerintah terjadi setiap kabinet berganti, pemekaran wilayah propinsi, dan kabupaten atau kota yang susah diprediksi, dua digit pertama pertama dari Nomor Induk Pegawai (NIP) sudah terpakai semua, dan saat ini sudah menggunakan abjad serta adanya masukan dari daerah bahwa perbedaan NIP di Pemda kurang menimbulkan rasa kebersamaan. Untuk peningkatan pelayanan kepada PNS, NIP harus diperbarui. Dengan sistem KPE ini NIP baru nanti terdiri dari 18 digit.
Pengembangan KPE yang merupakan kerjasama BKN dengan PT Sucofindo ini nantinya sebagai Single Identification Number (SIN). KPE ini multifungsi, bisa digunakan untuk memperoleh beberapa jenis layanan kesejahteraan pegawai sepert Askes, Taspen Bapertarum, pembayaran belanja dan layanan Bank.
"Pilot proyect penerapan KPE ini untuk tahap I sudah dilaksanakan di Instansi pusat seperti BKN, ANRI, BPKP, LAN, dan Menpan pada bulan Mei 2006 lalu. Sedangkan untuk implementasi secara nasional kita masih belum tahu kapan dilaksanakan, namun yang pasti untuk tahap I dilaksanakan di wilayah Jawa Bali," terang Hadi Supeno Kasubid. Inventarisasi dan Analisis Data Kepegawaian Kota Mojokerto usai memberikan materi.
Sumber : Palapa/Admin KPDE