Reses, FKB Mulai Gelar Serap Aspirasi
Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) berjanji bakal mengupayakan adanya tambahan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan operasional sekolah (BOS). Selain tambahan besaran nominal dari sebelumnya yang telah ditetapkan, juga akan mengupayakan ada tambahan sasaran.
Demikian itu terungkap langsung pada serap aspirasi yang merupakan agenda utama reses yang digelar FKB di wilayah Kecamatan Prajurtitkulon Kota Mojokerto, kemarin (3/9) siang. Di depan massa yang hadir, secara tegas FKB menilai anggaran BOS yang berasal dari pusat tersebut seharusnya ditambah lagi. Tentunya, tambahan anggarannya diambilkan dari APBD. Sedianya, semua itu akan diperjuangkan pada tahun anggaran (TA) 2007.
Untuk SD, mereka akan berusaha untuk dinaikan menjadi Rp 27,5 ribu persiswa. Sedangkan SMP yang sebelumnya sekitar Rp 27 ribu tersebut bakal diminta untuk dinaikan menjadi Rp 45 ribu. Terhadap SMA yang sekarang sudah dicanangkannya program wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen) 12 tahun dijanjikan untuk diupayakan mendapat bantuan sebesar antara Rp 60 ribu sampai Rp 70 ribu. "Sasarannya juga harus ditambah. Sehingga, tidak hanya dimulai SD, namun sampai TK/RA. Untuk siswanya per bulan diberikan bantuan sebesar Rp 20 ribu. Itu nanti yang akan kami perjuangkan juga," katanya Noer Cholis, anggota FKB yang saat itu didampingi ketua FKB Syueb Khariry dan anggota lainnya, Hamidah dan HM Qodri. Selain bantuan yang mengangkut program prioritas, yaitu pendidikan dan kesehatan. FKB sempat menyentil akan mengupayakan adanya intensif para kader posyandu, dan juru pemantau jentik (Jumantik, red).
Pada kesempatan serap aspirasi yang dihadiri masyarakat umum, ormas dari NU lengkap dengan banomnya, dan para kepala kelurahan (lurah, red), Syueb Khariry, Ketua FKB menyinggung soal belum adanya kejelasan program wajar Dikmen 12 tahun terhadap kejar paket C. "Kalau misalnya ada warga yang sudah tua, namun ternyata belum lulus SMA, apakah mereka juga termasuk dalam program tersebut. Itu nanti akan kami koordinasikan dengan eksekutif," ungkapnya. Tak hanya itu, Hamidah, anggota FKB satu-satunya yang dari unsur perempuan ini berusaha memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait JPS yang berasal dari APBN. "JPS tersebut bisa digunakan ke rumah sakit manapun. Sehingga, warga kota, tidak harus ke RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Namun, bisa ke Kabupaten," katanya.
Malah, Ketua DPC PKB Kota Mojokerto hasil Muscablub, Abdullah Fanani sempat melontarkan keinginannya agar persoalan sertifikasi tanah diperhatikan. "Jangan hanya bedah rumah, namun lahannya yang belum bersertifikat, pemerintah harus juga membantunya," katanya.
Sumber : Radar Mojokerto, 04 Sept 2006