MOJOKERTO - Reses sejumlah anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) VIII yang berlangsung kemarin, menjadi ajang keluh-kesah pejabat setempat. Pemkab Mojokerto misalnya, mengeluhkan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang terasa kurang pas di daerah.
Bupati Mojokerto Achmady tegas mempertanyakan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkab Mojokerto yang dinilai terlalu minim. "Kami melihat ada perbedaan yang mencolok soal DAU ini," katanya ketika serap aspirasi di ruang SBK Pemkab Mojokerto, kemarin. Dia kemudian membandingkan proporsi DAU antara Kabupaten Mojokerto dengan Kota Mojokerto yang terlalu signifikan.
Sejumlah DPR RI yang hadir pada acara serap aspirasi itu antara lain Guntur, Ida Fauziyah, Gus Wahib, Mindo Sianipar dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Lebih jauh Achmady mengatakan, luas daerah seharusnya juga menjadi pertimbangan soal penentuan DAU tersebut. Kabupaten Mojokerto yang terdiri atas 18 kecamatan mendapat DAU sebesar Rp 398 miliar, sementara Kota Mojokerto yang hanya dua kecamatan mendapat Rp 198 miliar. "Kami minta penentuan DAU juga mempertimbangkan luas wilayah, potensi daerah dan jumlah penduduk," katanya. Kota Mojokerto hanya berpenduduk sekitar 121 ribu, sementara Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa.
Menanggapi hal tersebut, Ida Fauziyah, anggota DPR asal FKB mengatakan, bahwa penentuan DAU dilakukan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan Tim Anggaran Eksekutif pemerintah pusat. "Itu menyangkut teknis, namun hal ini akan kami jadikan masukan bagi Panggar Legislatif terkait permasalahan di lapangan," katanya. Apalagi, Kota Mojokerto menjadi pertimbangan yang berbeda dengan daerah-daerah lain.
Tak berbeda, arena sambat juga terlihat di Kota Mojokerto. Ketika rombongan DPR RI menggelar acara yang sama, langsung disodori sejumlah pertanyaan yang intinya menagih janji legislatif. "Acara seperti ini sudah pernah berlangsung di sini, namun apa yang kami sampaikan ternyata belum ada yang direalisasi," kata Rahmad Sulphie, anggota DPRD Kota Mojokerto.
Ungkapan senada juga dilontarkan Ketua Bapekko Imam Sampurno yang mempertanyakan sejumlah proyek yang telah diusukan ke pusat, namun belum kunjung turun dananya. Di antaranya proyek Jembatan Lespadangan, proyek RSUD Surodinawan, dan proyek pembangunan gedung sekolah SMKN.
Akan hal itu, Guntur, salah satu anggota DPR RI mengatakan, belum terealisasinya sejumlah usulan itu karena terganjal mekanisme. "Dulu, penentuan anggaran lebih banyak didominasi eksekutif, agak berbeda dengan sekarang yang mekanismenya lebih banyak melalui komisi-komisi," ngkap dia. Dia berjanji, tahun depan, sejumlah proyek itu kemungkinan besar akan direalisasi. (yr)
Sumber : Radar Mojokerto, Jumat, 11 Agt 2006