Tim Eksekutif untuk pelebaran Jln Benteng Pancasila terus mematangkan rencana tersebut agar bisa segera terealisasi. Bahkan belakangan ini didengar kabar, tim telah mengajukan anggaran sebesar Rp 3,2 M. Anggaran tersebut rencananya dialokasikan untuk pembebasan lahan yang terkena pelebaran, administrasi dan penyertifikatan.
Seperti diungkapkan Sutikno, Wakil Ketua Tim aksekutif pelebaran jalan tersebut. Menurutnya, pihaknya beberapa hari lalu telah mengajukan anggaran tersebut. Memang terkesan besar. Namun, menurut Sutikno, jika terjadi kelebihan dari anggaran tersebut, akan dikembalikan ke kas daerah. â??Sebenarnya anggaran tersebut tak hanya digunakan untuk beberapa keperluan tersebut. Namun, dari anggaran tersebut juga akan dipergunakan sebagai ganti rugi yang meliputi bangunan pagar dan tanaman yang terkena pelebaran,â? ujarnya.
Meski sejauh ini persoalan pembebasan belum seluruhnya selesai, namun Sutikno mengaku hal tersebut sudah selesai. Menurutnya, soal pembebasan tinggal waktu pembayaran. â??Memang ada dari mereka yang sejauh ini belum menerima harga tanah yang ditetapkan timâ? katanya.
Harga tanah yang ditetapkan, diungkapkan Sutikno ada dua macam. Harga tanah kering permeterpersegi Rp 200 ribu. Sedangkan, untuk tanah sawah lebih rendah, yaitu Rp 150 ribu. â??Kalau untuk ganti rugi bangunan pagar besarnya bervariasi, sesuai dengan tipenya. Demikian juga dengan ganti rugi tanaman disesuaikan dengan jenisnya,â? katanya.
Dalam hal ini, Pemkot berusaha menghindari ada pihak-pihak yang dirugikan. Sehingga, berusaha keras untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan yang disebabkan dari pelebaran jalan tersebut. Sayangnya, sejauh ini Sutikno belum menjelaskan secara pasti kisaran ganti rugi yang bakal diberikan. â??Kami masih terus melakukan sosialisasi,â? katanya.
Pelebaran jalan ini, menurutnya, tahun ini harus sudah dikerjakan. Pelebaran sendiri, merupakan langkah terobosan pemkot guna membuka akses. â??Kalau jalan tersebut sudah baik dan lebar, maka akan bisa memberikan manfaat lebih besar terhadap masyarakat,â? tegasnya.
Sumber : Radar Mojokerto